Berita

Joko Widodo bersama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Capres Ganjar Pranowo. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Politik

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

MINGGU, 19 APRIL 2026 | 03:14 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kritik merupakan salah satu cara untuk merawat demokrasi di Indonesia. Karena itu, kritik terhadap pemerintah seharusnya dipandang sebagai bentuk kontribusi dan rasa cinta terhadap bangsa dan negara.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa partainya ingin berbagi pengalaman saat berada di dalam pemerintahan, khususnya pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Menurutnya, banyak kritik yang datang saat itu terbukti mengandung kebenaran.


"Kritik itu sehat bagi demokrasi. Sebenarnya ini PDI Perjuangan juga ingin sharing. Ketika kami berada di dalam pemerintahan khususnya pada periode kedua Presiden Jokowi, muncul banyak kritik. Dan kemudian ternyata banyak kritik-kritik yang diberikan itu adalah suatu kebenaran," kata Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu, 18 April 2026.

Lanjut dia, PDIP tidak ingin partai yang kini berada di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalami pengalaman seperti yang dirasakan partainya kala itu.

"Sehingga kita jadikan berbagai kritik justru sebagai bentuk rasa cinta kepada bangsa dan negara untuk memberikan suatu kontribusi ketika melihat di dalam pelaksanaan suatu kebijakan dengan visi yang baik dari Presiden Prabowo tetapi dalam praktiknya kemudian menimbulkan berbagai persoalan-persoalan," ujarnya.

Tak terkecuali jika PDIP menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasto menyadari jika program prioritas Pemerintah ini memiliki visi yang sangat bagus untuk diterapkan. Hanya saja, banyak masyarakat yang melihat adanya persoalan dalam praktik pelaksanaannya.

"Padahal programnya sangat ideologis menyentuh kebutuhan rakyat, tetapi dalam praktik, PDI Perjuangan mencermati banyak hal yang telah disuarakan oleh masyarakat dan itu harus ditanggapi dengan terbuka," pungkasnya.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Tim Hukum Febrie Curiga Ada Nama Pejabat Kejagung Dicatut terkait Duit Rp40 Miliar

Rabu, 09 September 2026 | 04:16

Merawat Aceh, Memprioritaskan Kepentingan Rakyat

Rabu, 09 September 2026 | 04:04

Polda Banten-Basarnas Maksimalkan Pencarian Jurnalis Hilang Kontak di Selat Sunda

Rabu, 09 September 2026 | 03:32

Bahaya Abu Vulkanik bagi Penerbangan: Ancaman Tak Kasat Mata yang Mematikan

Rabu, 09 September 2026 | 03:22

PDIP Tafsirkan Pidato AHY: Bisa Jadi Pesan untuk Presiden Menuju 2029

Rabu, 09 September 2026 | 03:09

Wow! Hadiah Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp10,25 Miliar

Rabu, 09 September 2026 | 02:52

Sekolah Tatap Muka di Lampung Batal Gegara Anak Krakatau Kembali Erupsi

Rabu, 09 September 2026 | 02:14

Survei Digdaya: Kepuasan Publik terhadap Prabowo Capai 56,3 Persen

Rabu, 09 September 2026 | 02:01

Pencarian 8 Orang Hilang Kontak di Selat Sunda Terkendala Arus Kencang

Rabu, 09 September 2026 | 01:34

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Selengkapnya