Berita

Joko Widodo bersama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Capres Ganjar Pranowo. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Politik

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

MINGGU, 19 APRIL 2026 | 03:14 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kritik merupakan salah satu cara untuk merawat demokrasi di Indonesia. Karena itu, kritik terhadap pemerintah seharusnya dipandang sebagai bentuk kontribusi dan rasa cinta terhadap bangsa dan negara.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa partainya ingin berbagi pengalaman saat berada di dalam pemerintahan, khususnya pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Menurutnya, banyak kritik yang datang saat itu terbukti mengandung kebenaran.


"Kritik itu sehat bagi demokrasi. Sebenarnya ini PDI Perjuangan juga ingin sharing. Ketika kami berada di dalam pemerintahan khususnya pada periode kedua Presiden Jokowi, muncul banyak kritik. Dan kemudian ternyata banyak kritik-kritik yang diberikan itu adalah suatu kebenaran," kata Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu, 18 April 2026.

Lanjut dia, PDIP tidak ingin partai yang kini berada di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalami pengalaman seperti yang dirasakan partainya kala itu.

"Sehingga kita jadikan berbagai kritik justru sebagai bentuk rasa cinta kepada bangsa dan negara untuk memberikan suatu kontribusi ketika melihat di dalam pelaksanaan suatu kebijakan dengan visi yang baik dari Presiden Prabowo tetapi dalam praktiknya kemudian menimbulkan berbagai persoalan-persoalan," ujarnya.

Tak terkecuali jika PDIP menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasto menyadari jika program prioritas Pemerintah ini memiliki visi yang sangat bagus untuk diterapkan. Hanya saja, banyak masyarakat yang melihat adanya persoalan dalam praktik pelaksanaannya.

"Padahal programnya sangat ideologis menyentuh kebutuhan rakyat, tetapi dalam praktik, PDI Perjuangan mencermati banyak hal yang telah disuarakan oleh masyarakat dan itu harus ditanggapi dengan terbuka," pungkasnya.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Demokrasi Matang dan Tonggak Sejarah Baru di Maroko Pasca-Pemilu 2026

Rabu, 30 September 2026 | 10:27

Komisi IX DPR Dorong Pekerja Platform Digital Masuk RUU Perlindungan Ketenagakerjaan

Rabu, 30 September 2026 | 10:18

Rupiah Menguat, Intip Proyeksinya Hari Ini

Rabu, 30 September 2026 | 10:07

Prabowo Dorong Rehabilitasi Pengguna Narkoba Berbasis Pendidikan dan Teknologi

Rabu, 30 September 2026 | 10:04

Trump Ganti Istilah AI jadi Super Intelligence

Rabu, 30 September 2026 | 09:50

Dugaan Suap Bela Parahiyangan Investindo Mirip Perkara Summarecon

Rabu, 30 September 2026 | 09:39

Jokowi Sengaja Tunjukkan KTA PSI di Kandang Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 09:36

Jokowi Menyadari Dirinya dan Gibran Sedang Diserang

Rabu, 30 September 2026 | 09:27

Indonesia Usulkan Mekanisme Koordinasi Lintas Negara Berantas Penipuan Daring

Rabu, 30 September 2026 | 09:27

IHSG Pagi Ini Dibuka Hijau

Rabu, 30 September 2026 | 09:27

Selengkapnya