Berita

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. (Foto: Dok. PDIP)

Politik

Megawati Minta Hak Veto PBB Dihapus, Pancasila Masuk Piagam Dunia

SABTU, 18 APRIL 2026 | 18:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Struktur Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang ada saat ini dinilai sudah usang karena lahir dari konstelasi Perang Dunia II.

Hal itu disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dalam peringatan ke-71 Konferensi Asia Afrika (KAA) bertajuk “71 Tahun Peringatan KAA: Relevansi Gerakan Asia-Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini” di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Sabtu, 18 April 2026.

"Melalui pidato di PBB yang terkenal dengan judul 'To Build The World a New' pada 30 September 1960, Bung Karno menyerukan reformasi atau re-tooling PBB. Kesetaraan antarbangsa menjadi agenda terbesar Bung Karno," tegas Megawati.


Megawati pun menghidupkan kembali gagasan besar sang Proklamator Ir Soekarno untuk menghapuskan hak istimewa negara-negara tertentu yang dinilai menciptakan ketimpangan global. 

"Bung Karno mengusulkan penghapusan hak veto yang dimiliki negara pemenang Perang Dunia II. Selain itu, perlu ada perubahan Piagam PBB dengan memasukkan Pancasila sebagai landasan internasional," tegas Presiden ke-5 RI ini.

Tak hanya soal ideologi dan hak suara, Megawati juga mendorong perubahan struktur Dewan Keamanan PBB hingga pemindahan Markas Besar PBB ke negara yang netral. Menurutnya, markas besar PBB harus berada di lokasi yang tidak menjadi bagian dari persaingan kekuatan besar atau Perang Dingin.

Reformasi ini dinilai mendesak mengingat situasi geopolitik dunia yang sedang bergejolak. Megawati mencontohkan persoalan di Venezuela serta serangan terhadap Iran sebagai bukti bahwa sistem internasional saat ini sedang ‘goncang’.

"Dunia kini memerlukan pemikiran alternatif tentang bagaimana perdamaian dunia diwujudkan. Dalam perspektif ini, semangat KAA, Gerakan Non-Blok (GNB), dan pidato 'To Build The World A New' menjadi jawaban tentang pentingnya kesetaraan antarbangsa," lanjutnya.

Lebih lanjut, Megawati menyatakan bahwa ancaman neokolonialisme dan imperialisme (Nekolim) masih bekerja dalam sifat dan corak yang berbeda di era modern ini. 

Sebagai solusi konkret, ia memandang pelaksanaan Konferensi Asia Afrika Jilid II menjadi sangat relevan untuk menjaga kedaulatan bangsa-bangsa merdeka.

"Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika Jilid II sangat relevan. Di sinilah pemikiran geopolitik Bung Karno menjadi kompas bagi masa depan bangsa dan dunia," pungkasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

Langkah Polri Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Kejagung Tuai Apresiasi

Kamis, 09 Juli 2026 | 03:59

UPDATE

DPR Godok Anggaran Rekrutmen KPU-Bawaslu Daerah Dilakukan Serentak

Kamis, 09 Juli 2026 | 22:23

Dari Pala Jadi Peluang, BRI Peduli Perkuat Usaha KWT Bogor Lewat Program AURA

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:50

Mandatori B50 Meluncur, Indonesia Siap Perkuat Kedaulatan Energi

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:50

Prabowo Prediksi Target 100 GW PLTS Bakal Dihujat Pakar

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:46

Kejagung Sebut TNI Jaga Rumah Jampidsus Sudah SOP

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:38

Prabowo: Banyak Negara Iri dan Benci, Ingin RI Kolaps

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:30

Kapal Tanker Pertamina Pride Berhasil Lintasi Selat Hormuz

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:17

Rumah Sentul Tak Masuk LHKPN, Segini Harta Jampidsus

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:13

Prabowo Siapkan Penghargaan untuk Tokoh-tokoh di Balik Kesuksesan B50

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:10

Galon PC Tak Sebabkan Gangguan Hormon, Reproduksi, dan Kanker

Kamis, 09 Juli 2026 | 20:35

Selengkapnya