Berita

Mantan Wapres Jusuf Kalla. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Geng Solo Diduga di Balik Pelaporan JK

SELASA, 14 APRIL 2026 | 12:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pelaporan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama sejumlah organisasi memicu polemik baru. Muncul dugaan adanya aktor politik di balik langkah tersebut, yang disebut-sebut sebagai “Geng Solo”.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu secara terbuka menduga kelompok yang dimaksud adalah lingkaran yang berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Sepertinya Geng Solo mau coba-coba jualan SARA dengan menyerang Pak JK dengan memotong-motong ceramah,” ujarnya lewat akun X, Selasa, 14 April 2026.


Said Didu juga mengingatkan agar isu suku, agama, ras, dan antargolongan tidak dijadikan alat politik yang berbahaya.

“Sekadar mengingatkan, jangan coba-coba main api dengan SARA,” tegasnya.

Ia bahkan menyebut sulit membantah adanya keterkaitan kelompok tersebut dalam polemik yang mencuat. Lebih jauh, Said Didu menyoroti latar belakang pihak pelapor yang disebut memiliki kedekatan dengan relawan pendukung Jokowi.

“Pelapor Pak JK adalah pemimpin gerakan grassroot untuk dorong Jokowi 3 periode dan sekarang anak buah Kaesang sebagai pengurus inti PSI,” ungkapnya.

Menurutnya, pernyataan Jusuf Kalla yang kini dipersoalkan sebenarnya sudah disampaikan sejak puluhan tahun lalu dan tidak pernah menjadi masalah.

Ia pun mempertanyakan mengapa isu tersebut kembali diangkat sekarang, terutama setelah Jusuf Kalla meminta mantan Presiden Jokowi menunjukkan ijazah asli.

“Kenapa setelah Pak JK minta Jokowi tunjukkan ijazah asli, kok Geng Solo ngamuk?” pungkasnya.


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Wamenko Dradjad: Penilaian MSCI Tidak Selalu Benar

Jumat, 16 Oktober 2026 | 16:23

Trump Bicara Soal Denuklirisasi dengan Rusia dan Tiongkok

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:43

PGN Perkuat Efisiensi dan Daya Saing Bisnis Melalui Inisiatif Dekarbonisasi Berkelanjutan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:22

Kawasan Industri Diajak Cak Imin Bantu Korban Karhutla

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:11

OJK Denda DSSA, BREN, CUAN Rp2,1 Triliun, Sanksi 835 Pihak Tembus Rp390 Miliar

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:03

DIM RUU Migas Hampir Rampung 90 Persen

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:00

Airlangga Heran MSCI Mendadak Ancam Cabut Status Emerging Market RI Usai Bertemu Menkeu-BI di Bangkok

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:52

Pimpin Nasdem Garut, Lola Nelria: Partai Harus Hadir dalam Kehidupan Masyarakat

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:46

Houthi Serang Istana Presiden Yaman, Lima Meninggal Dunia

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:41

Kopdes Butuh Talenta Utuh agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:34

Selengkapnya