Berita

Mantan Wapres Jusuf Kalla. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Geng Solo Diduga di Balik Pelaporan JK

SELASA, 14 APRIL 2026 | 12:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pelaporan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama sejumlah organisasi memicu polemik baru. Muncul dugaan adanya aktor politik di balik langkah tersebut, yang disebut-sebut sebagai “Geng Solo”.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu secara terbuka menduga kelompok yang dimaksud adalah lingkaran yang berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Sepertinya Geng Solo mau coba-coba jualan SARA dengan menyerang Pak JK dengan memotong-motong ceramah,” ujarnya lewat akun X, Selasa, 14 April 2026.


Said Didu juga mengingatkan agar isu suku, agama, ras, dan antargolongan tidak dijadikan alat politik yang berbahaya.

“Sekadar mengingatkan, jangan coba-coba main api dengan SARA,” tegasnya.

Ia bahkan menyebut sulit membantah adanya keterkaitan kelompok tersebut dalam polemik yang mencuat. Lebih jauh, Said Didu menyoroti latar belakang pihak pelapor yang disebut memiliki kedekatan dengan relawan pendukung Jokowi.

“Pelapor Pak JK adalah pemimpin gerakan grassroot untuk dorong Jokowi 3 periode dan sekarang anak buah Kaesang sebagai pengurus inti PSI,” ungkapnya.

Menurutnya, pernyataan Jusuf Kalla yang kini dipersoalkan sebenarnya sudah disampaikan sejak puluhan tahun lalu dan tidak pernah menjadi masalah.

Ia pun mempertanyakan mengapa isu tersebut kembali diangkat sekarang, terutama setelah Jusuf Kalla meminta mantan Presiden Jokowi menunjukkan ijazah asli.

“Kenapa setelah Pak JK minta Jokowi tunjukkan ijazah asli, kok Geng Solo ngamuk?” pungkasnya.


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya