Berita

Mantan Wapres Jusuf Kalla. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Geng Solo Diduga di Balik Pelaporan JK

SELASA, 14 APRIL 2026 | 12:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pelaporan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama sejumlah organisasi memicu polemik baru. Muncul dugaan adanya aktor politik di balik langkah tersebut, yang disebut-sebut sebagai “Geng Solo”.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu secara terbuka menduga kelompok yang dimaksud adalah lingkaran yang berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Sepertinya Geng Solo mau coba-coba jualan SARA dengan menyerang Pak JK dengan memotong-motong ceramah,” ujarnya lewat akun X, Selasa, 14 April 2026.


Said Didu juga mengingatkan agar isu suku, agama, ras, dan antargolongan tidak dijadikan alat politik yang berbahaya.

“Sekadar mengingatkan, jangan coba-coba main api dengan SARA,” tegasnya.

Ia bahkan menyebut sulit membantah adanya keterkaitan kelompok tersebut dalam polemik yang mencuat. Lebih jauh, Said Didu menyoroti latar belakang pihak pelapor yang disebut memiliki kedekatan dengan relawan pendukung Jokowi.

“Pelapor Pak JK adalah pemimpin gerakan grassroot untuk dorong Jokowi 3 periode dan sekarang anak buah Kaesang sebagai pengurus inti PSI,” ungkapnya.

Menurutnya, pernyataan Jusuf Kalla yang kini dipersoalkan sebenarnya sudah disampaikan sejak puluhan tahun lalu dan tidak pernah menjadi masalah.

Ia pun mempertanyakan mengapa isu tersebut kembali diangkat sekarang, terutama setelah Jusuf Kalla meminta mantan Presiden Jokowi menunjukkan ijazah asli.

“Kenapa setelah Pak JK minta Jokowi tunjukkan ijazah asli, kok Geng Solo ngamuk?” pungkasnya.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

UI Investigasi Kasus Pelecehan Seksual 16 Mahasiswa

Selasa, 14 April 2026 | 16:12

Miris, Makin Banyak Perusahaan Tak Buka Lowongan Kerja

Selasa, 14 April 2026 | 16:11

Pramono Dukung Pemberantasan Premanisme di Jakarta

Selasa, 14 April 2026 | 16:03

Jemaah Haji Tak akan Terbebani Kenaikan Ongkos Penerbangan

Selasa, 14 April 2026 | 16:02

Seruan Kudeta Presiden Prabowo Ancaman Serius

Selasa, 14 April 2026 | 15:46

Israel dan Lebanon Gelar Perundingan Damai di Washington

Selasa, 14 April 2026 | 15:43

Menteri Haji Janji Antrean Tidak Dihapus meski Ada War Tiket

Selasa, 14 April 2026 | 15:36

Aboe Bakar Minta Maaf terkait Pernyataan Madura dan Narkoba

Selasa, 14 April 2026 | 15:14

Tak Masuk Akal Nasdem Gabung Gerindra

Selasa, 14 April 2026 | 15:06

China Minta Semua Pihak Menahan Diri usai AS Blokade Selat Hormuz

Selasa, 14 April 2026 | 14:52

Selengkapnya