Berita

Ilustrasi (Foto: Wikipeda)

Dunia

Sekutu NATO Tolak Blokade Selat Hormuz

SELASA, 14 APRIL 2026 | 09:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sejumlah negara anggota NATO menyatakan tidak akan ikut serta dalam rencana blokade pelabuhan Iran yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

Dikutip dari Reuters, Selasa 14 April 2026, sekutu utama seperti Inggris dan Prancis memilih untuk tidak terlibat langsung dalam operasi militer. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan bahwa negaranya tidak akan terseret ke dalam perang, meskipun tekanan politik cukup besar.

“Keputusan saya sudah sangat jelas - apa pun tekanannya, kami tidak akan terseret ke dalam perang,” tegas Starmer.


Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menawarkan pendekatan alternatif yang lebih diplomatis. Ia mengusulkan pembentukan misi multinasional yang bersifat defensif untuk mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz setelah konflik mereda. Misi ini bertujuan menjaga kebebasan navigasi tanpa ikut bertempur.

Blokade telah dinyatakan berlaku efektif mulai Senin, 13 April 2026 waktu setempat. Militer AS (CENTCOM) menetapkan waktu dimulainya operasi pada pukul 14.00 GMT (sekitar pukul 21.00 WIB atau 23.00 WIT).

Sebelumnya Trump sudah memperingatkan bahwa militer AS siap menghancurkan kapal Iran yang mencoba mendekati area blokade. Meski sebelumnya menyebut akan melibatkan negara lain, implementasinya kini difokuskan hanya pada kapal yang menuju atau berasal dari pelabuhan Iran.

Sejak konflik dimulai pada 28 Februari, Iran telah membatasi akses di Selat Hormuz yang jadi jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia. Langkah ini meningkatkan kekhawatiran global terhadap gangguan pasokan energi.

Penolakan sekutu NATO ini berpotensi memperuncing hubungan dengan Trump, yang sebelumnya juga mengancam akan mengurangi komitmen AS terhadap aliansi tersebut. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyatakan bahwa peran NATO di kawasan masih mungkin dilakukan, tetapi harus berdasarkan kesepakatan semua anggota.

Dalam waktu dekat, sekitar 30 negara, termasuk negara-negara Eropa dan kawasan Teluk, direncanakan akan bertemu untuk membahas pembentukan misi pengamanan tersebut. Fokus utamanya adalah mengawal kapal dagang dan memastikan jalur pelayaran tetap aman tanpa memperluas konflik.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya