Berita

Ilustrasi (Foto: Wikipeda)

Dunia

Sekutu NATO Tolak Blokade Selat Hormuz

SELASA, 14 APRIL 2026 | 09:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sejumlah negara anggota NATO menyatakan tidak akan ikut serta dalam rencana blokade pelabuhan Iran yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

Dikutip dari Reuters, Selasa 14 April 2026, sekutu utama seperti Inggris dan Prancis memilih untuk tidak terlibat langsung dalam operasi militer. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan bahwa negaranya tidak akan terseret ke dalam perang, meskipun tekanan politik cukup besar.

“Keputusan saya sudah sangat jelas - apa pun tekanannya, kami tidak akan terseret ke dalam perang,” tegas Starmer.


Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menawarkan pendekatan alternatif yang lebih diplomatis. Ia mengusulkan pembentukan misi multinasional yang bersifat defensif untuk mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz setelah konflik mereda. Misi ini bertujuan menjaga kebebasan navigasi tanpa ikut bertempur.

Blokade telah dinyatakan berlaku efektif mulai Senin, 13 April 2026 waktu setempat. Militer AS (CENTCOM) menetapkan waktu dimulainya operasi pada pukul 14.00 GMT (sekitar pukul 21.00 WIB atau 23.00 WIT).

Sebelumnya Trump sudah memperingatkan bahwa militer AS siap menghancurkan kapal Iran yang mencoba mendekati area blokade. Meski sebelumnya menyebut akan melibatkan negara lain, implementasinya kini difokuskan hanya pada kapal yang menuju atau berasal dari pelabuhan Iran.

Sejak konflik dimulai pada 28 Februari, Iran telah membatasi akses di Selat Hormuz yang jadi jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia. Langkah ini meningkatkan kekhawatiran global terhadap gangguan pasokan energi.

Penolakan sekutu NATO ini berpotensi memperuncing hubungan dengan Trump, yang sebelumnya juga mengancam akan mengurangi komitmen AS terhadap aliansi tersebut. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyatakan bahwa peran NATO di kawasan masih mungkin dilakukan, tetapi harus berdasarkan kesepakatan semua anggota.

Dalam waktu dekat, sekitar 30 negara, termasuk negara-negara Eropa dan kawasan Teluk, direncanakan akan bertemu untuk membahas pembentukan misi pengamanan tersebut. Fokus utamanya adalah mengawal kapal dagang dan memastikan jalur pelayaran tetap aman tanpa memperluas konflik.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Menelusuri Perjalanan Baru Vision dalam Serial VisionQuest

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:29

Usai Mandek, Harga Emas Antam Langsung Anjlok Hari Ini

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:22

Polisi Rilis 13 Korban Ledakan Pertokoan Pasar Cimanggis Tangsel

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:17

COP31 Jadi Momentum Prabowo Percepat Transisi Energi

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:08

PM Baru Maroko Temui Raja, Bahas Pembentukan Pemerintahan Baru

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:03

Pertamina Kerahkan Armada Tambahan dan Terminal 24 Jam untuk Normalisasi BBM di Bal

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:54

4,4 Juta Sertifikat Halal Terbit Jelang Batas Akhir, Didominasi UMKM

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:46

Pengamat Dorong Percepatan Jargas dan CNG untuk Tekan Impor LPG

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:42

Rupiah Nyaris Tembus Rp18.000 per Dolar AS, BI Langsung Buka Suara

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:38

Badai PHK Melanda Netflix Saat Pertumbuhan Melambat

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:27

Selengkapnya