Berita

Ilustrasi (Foto: Wikipeda)

Dunia

Sekutu NATO Tolak Blokade Selat Hormuz

SELASA, 14 APRIL 2026 | 09:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sejumlah negara anggota NATO menyatakan tidak akan ikut serta dalam rencana blokade pelabuhan Iran yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

Dikutip dari Reuters, Selasa 14 April 2026, sekutu utama seperti Inggris dan Prancis memilih untuk tidak terlibat langsung dalam operasi militer. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan bahwa negaranya tidak akan terseret ke dalam perang, meskipun tekanan politik cukup besar.

“Keputusan saya sudah sangat jelas - apa pun tekanannya, kami tidak akan terseret ke dalam perang,” tegas Starmer.


Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menawarkan pendekatan alternatif yang lebih diplomatis. Ia mengusulkan pembentukan misi multinasional yang bersifat defensif untuk mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz setelah konflik mereda. Misi ini bertujuan menjaga kebebasan navigasi tanpa ikut bertempur.

Blokade telah dinyatakan berlaku efektif mulai Senin, 13 April 2026 waktu setempat. Militer AS (CENTCOM) menetapkan waktu dimulainya operasi pada pukul 14.00 GMT (sekitar pukul 21.00 WIB atau 23.00 WIT).

Sebelumnya Trump sudah memperingatkan bahwa militer AS siap menghancurkan kapal Iran yang mencoba mendekati area blokade. Meski sebelumnya menyebut akan melibatkan negara lain, implementasinya kini difokuskan hanya pada kapal yang menuju atau berasal dari pelabuhan Iran.

Sejak konflik dimulai pada 28 Februari, Iran telah membatasi akses di Selat Hormuz yang jadi jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia. Langkah ini meningkatkan kekhawatiran global terhadap gangguan pasokan energi.

Penolakan sekutu NATO ini berpotensi memperuncing hubungan dengan Trump, yang sebelumnya juga mengancam akan mengurangi komitmen AS terhadap aliansi tersebut. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyatakan bahwa peran NATO di kawasan masih mungkin dilakukan, tetapi harus berdasarkan kesepakatan semua anggota.

Dalam waktu dekat, sekitar 30 negara, termasuk negara-negara Eropa dan kawasan Teluk, direncanakan akan bertemu untuk membahas pembentukan misi pengamanan tersebut. Fokus utamanya adalah mengawal kapal dagang dan memastikan jalur pelayaran tetap aman tanpa memperluas konflik.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya