Berita

Ilustrasi (Foto: Wikipeda)

Dunia

Sekutu NATO Tolak Blokade Selat Hormuz

SELASA, 14 APRIL 2026 | 09:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sejumlah negara anggota NATO menyatakan tidak akan ikut serta dalam rencana blokade pelabuhan Iran yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

Dikutip dari Reuters, Selasa 14 April 2026, sekutu utama seperti Inggris dan Prancis memilih untuk tidak terlibat langsung dalam operasi militer. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan bahwa negaranya tidak akan terseret ke dalam perang, meskipun tekanan politik cukup besar.

“Keputusan saya sudah sangat jelas - apa pun tekanannya, kami tidak akan terseret ke dalam perang,” tegas Starmer.


Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menawarkan pendekatan alternatif yang lebih diplomatis. Ia mengusulkan pembentukan misi multinasional yang bersifat defensif untuk mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz setelah konflik mereda. Misi ini bertujuan menjaga kebebasan navigasi tanpa ikut bertempur.

Blokade telah dinyatakan berlaku efektif mulai Senin, 13 April 2026 waktu setempat. Militer AS (CENTCOM) menetapkan waktu dimulainya operasi pada pukul 14.00 GMT (sekitar pukul 21.00 WIB atau 23.00 WIT).

Sebelumnya Trump sudah memperingatkan bahwa militer AS siap menghancurkan kapal Iran yang mencoba mendekati area blokade. Meski sebelumnya menyebut akan melibatkan negara lain, implementasinya kini difokuskan hanya pada kapal yang menuju atau berasal dari pelabuhan Iran.

Sejak konflik dimulai pada 28 Februari, Iran telah membatasi akses di Selat Hormuz yang jadi jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia. Langkah ini meningkatkan kekhawatiran global terhadap gangguan pasokan energi.

Penolakan sekutu NATO ini berpotensi memperuncing hubungan dengan Trump, yang sebelumnya juga mengancam akan mengurangi komitmen AS terhadap aliansi tersebut. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyatakan bahwa peran NATO di kawasan masih mungkin dilakukan, tetapi harus berdasarkan kesepakatan semua anggota.

Dalam waktu dekat, sekitar 30 negara, termasuk negara-negara Eropa dan kawasan Teluk, direncanakan akan bertemu untuk membahas pembentukan misi pengamanan tersebut. Fokus utamanya adalah mengawal kapal dagang dan memastikan jalur pelayaran tetap aman tanpa memperluas konflik.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya