Berita

Ilustrasi (Foto: Wikipeda)

Global

Sekutu NATO Tolak Blokade Selat Hormuz

SELASA, 14 APRIL 2026 | 09:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sejumlah negara anggota NATO menyatakan tidak akan ikut serta dalam rencana blokade pelabuhan Iran yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

Dikutip dari Reuters, Selasa 14 April 2026, sekutu utama seperti Inggris dan Prancis memilih untuk tidak terlibat langsung dalam operasi militer. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan bahwa negaranya tidak akan terseret ke dalam perang, meskipun tekanan politik cukup besar.

“Keputusan saya sudah sangat jelas - apa pun tekanannya, kami tidak akan terseret ke dalam perang,” tegas Starmer.


Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menawarkan pendekatan alternatif yang lebih diplomatis. Ia mengusulkan pembentukan misi multinasional yang bersifat defensif untuk mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz setelah konflik mereda. Misi ini bertujuan menjaga kebebasan navigasi tanpa ikut bertempur.

Blokade telah dinyatakan berlaku efektif mulai Senin, 13 April 2026 waktu setempat. Militer AS (CENTCOM) menetapkan waktu dimulainya operasi pada pukul 14.00 GMT (sekitar pukul 21.00 WIB atau 23.00 WIT).

Sebelumnya Trump sudah memperingatkan bahwa militer AS siap menghancurkan kapal Iran yang mencoba mendekati area blokade. Meski sebelumnya menyebut akan melibatkan negara lain, implementasinya kini difokuskan hanya pada kapal yang menuju atau berasal dari pelabuhan Iran.

Sejak konflik dimulai pada 28 Februari, Iran telah membatasi akses di Selat Hormuz yang jadi jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia. Langkah ini meningkatkan kekhawatiran global terhadap gangguan pasokan energi.

Penolakan sekutu NATO ini berpotensi memperuncing hubungan dengan Trump, yang sebelumnya juga mengancam akan mengurangi komitmen AS terhadap aliansi tersebut. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyatakan bahwa peran NATO di kawasan masih mungkin dilakukan, tetapi harus berdasarkan kesepakatan semua anggota.

Dalam waktu dekat, sekitar 30 negara, termasuk negara-negara Eropa dan kawasan Teluk, direncanakan akan bertemu untuk membahas pembentukan misi pengamanan tersebut. Fokus utamanya adalah mengawal kapal dagang dan memastikan jalur pelayaran tetap aman tanpa memperluas konflik.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

UPDATE

Baru 10 Jam, Tulisan SBY Soal Politik Liar Tembus 9 Juta Tayangan di X

Rabu, 04 November 2026 | 20:21

Menag Dorong PTKIN Jadi Pelopor Hilirisasi dan Inovasi Teknologi

Rabu, 04 November 2026 | 20:19

Polri Harus Jaga Integritas dan Kepercayaan Publik di Kasus Listyo Sigit

Rabu, 04 November 2026 | 20:17

Aturan Penyadapan Ilegal di Indonesia, Ini Ancaman Hukuman bagi Pelaku

Rabu, 04 November 2026 | 20:11

Ketum KNPI Minta Penegak Hukum Serius Usut Dugaan Penyadapan Presiden

Rabu, 04 November 2026 | 20:07

Tanggapan Allianz Setelah Digugat Rp5,2 Miliar di PN Jaksel

Rabu, 04 November 2026 | 20:02

Jorindo Indonesia Gandeng Mubarak Dubai Jalin Kerja Sama Operasi Salvage

Rabu, 04 November 2026 | 19:57

4 Kasus Penyadapan Presiden Indonesia, dari Habibie hingga Prabowo

Rabu, 04 November 2026 | 19:52

BRI Kukuhkan 35 Penerima Beasiswa BRI Fellowship Journalism 2026

Rabu, 04 November 2026 | 19:49

Kasus Intimidasi Meningkat, Dewan Pers Tegaskan Komitmen Lindungi Wartawan

Rabu, 04 November 2026 | 19:48

Selengkapnya