Berita

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama (Foto: Istimewa)

Bisnis

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

SABTU, 11 APRIL 2026 | 14:54 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, memberikan respons tegas terkait munculnya gerakan yang mendorong pemakzulan Presiden Prabowo Subianto. 

Menurutnya, aksi jalanan, diskusi provokatif, serta konten opini yang beredar saat ini tidak mendidik generasi muda dan berisiko merusak stabilitas nasional.

Haris menekankan pentingnya kedewasaan dalam berdemokrasi agar tidak terjebak dalam upaya-upaya inkonstitusional.


“Demokrasi kita memiliki mekanisme yang jelas dan konstitusional. Tidak seharusnya ada upaya-upaya pemakzulan yang didorong melalui tekanan jalanan,” ujar Haris dalam keterangannya, dikutip redaksi di Jakarta, Sabtu 11 April 2026 

Haris menyatakan keheranannya atas narasi pemakzulan tersebut. Pasalnya, dalam kurun waktu sekitar satu setengah tahun kepemimpinan, pemerintahan Presiden Prabowo justru telah menunjukkan berbagai progres signifikan.

Ia menghimbau masyarakat agar tetap jernih dalam menilai situasi politik saat ini.

"Publik perlu melihat kinerja pemerintah secara objektif, bukan terjebak pada opini yang menyesatkan oleh segelintir petualang kekuasaan," tambahnya.

Berdasarkan catatan KNPI, terdapat beberapa poin krusial yang berhasil dieksekusi oleh pemerintah, di antaranya pemberantasan korupsi, Sinergi aparat penegak hukum yang semakin solid dalam memberantas praktik rasuah.

Kemudian penertiban sumber daya alam. Ini adalah langkah berani negara dalam menertibkan mafia tambang dan tata kelola sawit ilegal demi keadilan ekonomi.

“Langkah tegas dalam memberantas mafia tambang dan sawit ilegal menunjukkan keberanian negara dalam menata ulang pengelolaan sumber daya alam agar lebih berkeadilan,” tegas Haris. 

Lalu ketahanan pangan dan ekonomi. Optimalisasi produksi dalam negeri serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak global. Kemudian, hilirisasi industri, di mana konsistensi dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

"Program hilirisasi industri juga dinilai terus berjalan sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Semua program berjalan sesuai harapan, lantas koq bisa-bisanya disebut gagal? Ini kan lucu ada pengamat bilang begitu", tandasnya. 

Atas dasar itu, KNPI menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintahan yang sah dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan.

“Pemuda Indonesia akan selalu berada di garda terdepan dalam mengawal Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatannya. Jangan sampai kita terprovokasi oleh narasi yang justru memecah belah bangsa,” tegas Haris.

Ia pun mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal yang wajar, namun harus disalurkan melalui jalur yang sesuai dengan konstitusi.

“Kalau ada kritik, sampaikan melalui mekanisme yang benar. Jangan sampai demokrasi disalahgunakan untuk kepentingan sesaat,” pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya