Berita

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama (Foto: Istimewa)

Bisnis

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

SABTU, 11 APRIL 2026 | 14:54 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, memberikan respons tegas terkait munculnya gerakan yang mendorong pemakzulan Presiden Prabowo Subianto. 

Menurutnya, aksi jalanan, diskusi provokatif, serta konten opini yang beredar saat ini tidak mendidik generasi muda dan berisiko merusak stabilitas nasional.

Haris menekankan pentingnya kedewasaan dalam berdemokrasi agar tidak terjebak dalam upaya-upaya inkonstitusional.


“Demokrasi kita memiliki mekanisme yang jelas dan konstitusional. Tidak seharusnya ada upaya-upaya pemakzulan yang didorong melalui tekanan jalanan,” ujar Haris dalam keterangannya, dikutip redaksi di Jakarta, Sabtu 11 April 2026 

Haris menyatakan keheranannya atas narasi pemakzulan tersebut. Pasalnya, dalam kurun waktu sekitar satu setengah tahun kepemimpinan, pemerintahan Presiden Prabowo justru telah menunjukkan berbagai progres signifikan.

Ia menghimbau masyarakat agar tetap jernih dalam menilai situasi politik saat ini.

"Publik perlu melihat kinerja pemerintah secara objektif, bukan terjebak pada opini yang menyesatkan oleh segelintir petualang kekuasaan," tambahnya.

Berdasarkan catatan KNPI, terdapat beberapa poin krusial yang berhasil dieksekusi oleh pemerintah, di antaranya pemberantasan korupsi, Sinergi aparat penegak hukum yang semakin solid dalam memberantas praktik rasuah.

Kemudian penertiban sumber daya alam. Ini adalah langkah berani negara dalam menertibkan mafia tambang dan tata kelola sawit ilegal demi keadilan ekonomi.

“Langkah tegas dalam memberantas mafia tambang dan sawit ilegal menunjukkan keberanian negara dalam menata ulang pengelolaan sumber daya alam agar lebih berkeadilan,” tegas Haris. 

Lalu ketahanan pangan dan ekonomi. Optimalisasi produksi dalam negeri serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak global. Kemudian, hilirisasi industri, di mana konsistensi dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

"Program hilirisasi industri juga dinilai terus berjalan sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Semua program berjalan sesuai harapan, lantas koq bisa-bisanya disebut gagal? Ini kan lucu ada pengamat bilang begitu", tandasnya. 

Atas dasar itu, KNPI menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintahan yang sah dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan.

“Pemuda Indonesia akan selalu berada di garda terdepan dalam mengawal Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatannya. Jangan sampai kita terprovokasi oleh narasi yang justru memecah belah bangsa,” tegas Haris.

Ia pun mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal yang wajar, namun harus disalurkan melalui jalur yang sesuai dengan konstitusi.

“Kalau ada kritik, sampaikan melalui mekanisme yang benar. Jangan sampai demokrasi disalahgunakan untuk kepentingan sesaat,” pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya