Berita

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu (Tangkapan layar RMOL dari Sky News)

Dunia

Netanyahu Minta Sidang Kasus Korupsinya Ditunda

SABTU, 11 APRIL 2026 | 09:17 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, meminta penundaan kesaksiannya dalam sidang kasus korupsi yang telah berlangsung lama, dengan alasan situasi keamanan dan kondisi geopolitik yang masih tegang di Timur Tengah.

Dalam dokumen yang diajukan ke Pengadilan Distrik Yerusalem, tim pengacara Netanyahu menyatakan bahwa ia tidak dapat hadir untuk memberikan kesaksian setidaknya selama dua minggu ke depan.

“Karena alasan keamanan dan diplomatik rahasia yang terkait dengan peristiwa dramatis yang terjadi di Israel dan kawasan Timur Tengah, Perdana Menteri tidak dapat memberikan kesaksian setidaknya selama dua minggu ke depan," kata pengacara, dikutip dari Reuters, Sabtu 11 April 2026.


Sidang ini sebenarnya dijadwalkan kembali berlangsung pada Minggu, setelah sebelumnya tertunda akibat keadaan darurat selama konflik Israel dengan Iran. Meski gencatan senjata telah diumumkan, pihak pembela tetap meminta waktu tambahan.

Netanyahu merupakan perdana menteri pertama Israel yang masih menjabat saat didakwa dalam kasus pidana. Ia menghadapi tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan sejak 2019, namun membantah seluruh tuduhan tersebut.

Persidangan yang dimulai pada 2020 ini telah berulang kali tertunda, termasuk karena kesibukannya sebagai kepala pemerintahan. Hingga kini, belum ada kepastian kapan proses hukum tersebut akan selesai.

Kasus ini juga berdampak pada citra politik Netanyahu, terutama setelah serangan Hamas ke Israel pada Oktober 2023. Meski demikian, jajak pendapat menunjukkan koalisi yang dipimpinnya masih berpeluang memenangkan pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya