Berita

Pendiri SMRC, Saiful Mujani. (Foto: Dok. SMRC)

Politik

Saiful Mujani Tutup Mata pada Visi-Misi Prabowo yang Pro Rakyat

JUMAT, 10 APRIL 2026 | 13:43 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kritik terhadap pemerintah adalah tindakan yang sah dalam iklim demokrasi. Namun dalam mengkritik harus objektif agar rakyat tidak terprovokasi.

Demikian antara lain disampaikan Pendiri Jaringan Nusantara, Harun Sulkam yang biasa disapa Aam S merespons potongan video pernyataan pendiri lembaga riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani yang menyinggung narasi cara "menjatuhkan" Prabowo Subianto.

“Saiful Mujani sebagai intelektual harusnya obyektif melihat Presiden Prabowo, karena visi dan misi Presiden Prabowo jelas-jelas pro rakyat," ujar Aam dalam keterangannya, Jumat, 9 April 2026.


Aam mempertanyakan alasan Saiful Mujani melontarkan pernyataan keras di saat pemerintah sedang giat-giatnya menangkap para koruptor dan sedang sibuk menghadapi gejolak global.

Menurutnya, perdebatan politik yang terlalu tajam dan tidak proporsional justru berisiko melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika hal itu terjadi, dampaknya tidak hanya pada stabilitas politik, tetapi juga pada kepercayaan pasar dan ketahanan ekonomi nasional.

“Rakyat Indonesia saat ini membutuhkan ketenangan dan kepastian. Jangan sampai narasi-narasi yang berkembang justru memicu perpecahan,” tegasnya.

Aam juga menyoroti sejumlah program pemerintah yang dinilai berpihak pada masyarakat kecil, antara lain, Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kedua program pro rakyat itu, bagi Aam, merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas serta pembangunan sumber daya manusia.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya