Berita

Kolase Joko Widodo dan Prabowo Subianto. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Menteri Titipan Jokowi Bikin Roda Pemerintahan Prabowo Terdistorsi

KAMIS, 09 APRIL 2026 | 21:12 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Wacana reshuffle kabinet yang terus menggelinding dinantikan publik sebagai ajang bersih-bersih dari pengaruh pemerintahan sebelumnya.

Publik menduga banyak anggota Kabinet Merah Putih merupakan titipan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan menilai bahwa tindakan bersih-bersih kabinet itu penting dalam memuluskan program Prabowo hingga 2029.   


“Upaya bersih-bersih menteri-menteri minim prestasi dan titipan kekuasaan sebelumnya harus segera dilakukan, agar konsolidasi kekuasaan politik presiden dalam mengeksekusi program-program prioritasnya dapat terealisasi sampai dengan pemilu 2029 mendatang,” kata Hasyibulloh kepada RMOL di Jakarta, Kamis, 9 April 2026.

Lanjut dia, jika tidak dilakukan bersih-bersih justru akan berakibat fatal bagi pemerintahan Prabowo.

“Jangan sampai dengan masih banyaknya menteri titipan membuat roda pemerintahan Presiden Prabowo menjadi terdistorsi dengan kritik-kritik publik yang menyoroti gaya komunikasi, dan kebijakan publik menteri-menteri minim prestasi dan pengalaman tersebut,” ungkapnya.
  
Pengamat politik jebolan IISIP Jakarta ini menjelaskan bahwa program-program prioritas presiden tidak berjalan maksimal akibat dipegang oleh menteri-menteri yang tidak berkualitas. 

“Wacana reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Prabowo merupakan upaya untuk berbenah, utamanya dalam mengevaluasi sejumlah menteri yang minim pengalaman dalam urusan-urusan kebijakan publik, teknokratik dan birokratik sehingga program-program prioritas presiden selama hampir 2 tahun ini tidak berjalan secara baik serta banyak disorot dan dikritik publik,” pungkasnya.



Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya