Berita

Kolase Joko Widodo dan Prabowo Subianto. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Menteri Titipan Jokowi Bikin Roda Pemerintahan Prabowo Terdistorsi

KAMIS, 09 APRIL 2026 | 21:12 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Wacana reshuffle kabinet yang terus menggelinding dinantikan publik sebagai ajang bersih-bersih dari pengaruh pemerintahan sebelumnya.

Publik menduga banyak anggota Kabinet Merah Putih merupakan titipan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan menilai bahwa tindakan bersih-bersih kabinet itu penting dalam memuluskan program Prabowo hingga 2029.   


“Upaya bersih-bersih menteri-menteri minim prestasi dan titipan kekuasaan sebelumnya harus segera dilakukan, agar konsolidasi kekuasaan politik presiden dalam mengeksekusi program-program prioritasnya dapat terealisasi sampai dengan pemilu 2029 mendatang,” kata Hasyibulloh kepada RMOL di Jakarta, Kamis, 9 April 2026.

Lanjut dia, jika tidak dilakukan bersih-bersih justru akan berakibat fatal bagi pemerintahan Prabowo.

“Jangan sampai dengan masih banyaknya menteri titipan membuat roda pemerintahan Presiden Prabowo menjadi terdistorsi dengan kritik-kritik publik yang menyoroti gaya komunikasi, dan kebijakan publik menteri-menteri minim prestasi dan pengalaman tersebut,” ungkapnya.
  
Pengamat politik jebolan IISIP Jakarta ini menjelaskan bahwa program-program prioritas presiden tidak berjalan maksimal akibat dipegang oleh menteri-menteri yang tidak berkualitas. 

“Wacana reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Prabowo merupakan upaya untuk berbenah, utamanya dalam mengevaluasi sejumlah menteri yang minim pengalaman dalam urusan-urusan kebijakan publik, teknokratik dan birokratik sehingga program-program prioritas presiden selama hampir 2 tahun ini tidak berjalan secara baik serta banyak disorot dan dikritik publik,” pungkasnya.



Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya