Langkah BGN Suspend Ribuan SPPG Tuai Apresiasi

Penghentian sementara operasional 1.528 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia dinilai sebagai satu upaya memperbaiki program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Garuda Institute, Irvan Mahmud memandang ribuan SPPG yang kena suspend merupakan hal wajar dalam tata laksana program pemerintah.

"Artinya ini memang penting dilakukan, untuk memastikan bahwa program Presiden Prabowo dalam hal ini Makan Bergizi Gratis (MBG) itu harus betul-betul memperhatikan kelayakan operasional dari tiap-tiap SPPG," ujar Irvan kepada RMOL di Jakarta, Kamis, 9 April 2026. 

Penundaan keberlanjutan operasional ribuan SPPG yang diputuskan Badan Gizi Nasional (BGN) lantaran tidak memenuhi standarisasi.

"Bagi SPPG yang memang belum memenuhi ketentuan seperti sertifikasi yang higienis, pengelolaan air limbah, keamanan pangan yang tidak sesuai standar, bahkan sertifikasi halal, yang itu sebenarnya menjadi syarat penting dari BGN," tuturnya.

Oleh karena itu, Irvan memandang isu yang beredar di masyarakat menyebut pemerintah kehabisan anggaran untuk menjalankan program MBG hanya isu yang sengaja dikemukakan untuk mendistorsi kerja-kerja pemerintahan.

Lebih dari itu, dia mengajak semua pihak untuk memahami dasar argumentasi yang telah disampaikan BGN selaku perwakilan pemerintah. 

"Kalau kemudian itu tidak bisa dipenuhi oleh SPPG, maka saya pikir suspend yang diberlakukan itu menjadi sangat baik," demikian Irvan menambahkan.