Berita

Ribuan unit sepeda motor listrik berlogo BGN viral di media sosial. (Foto: X)

Politik

DPR Endus Kejanggalan dalam Pengadaan Motor Listrik MBG

KAMIS, 09 APRIL 2026 | 16:25 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

DPR meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mempertimbangkan ulang pengadaan motor listrik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menuai perhatian publik. 

DPR juga menjadwalkan pemanggilan BGN pekan depan untuk meminta penjelasan terkait kebijakan tersebut.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan pihaknya terkejut dengan munculnya informasi pengadaan puluhan ribu motor listrik, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ia menegaskan penggunaan anggaran seharusnya difokuskan pada tujuan utama program.


“Sehingga kami meminta BGN untuk membatalkan pengadaan itu (jika tidak tepat),” kata Charles di Senayan, Kamis, 9 April 2026.

Menurut dia, DPR belum pernah menerima konsultasi terkait pengadaan tersebut. Ia juga menyoroti adanya perbedaan informasi antara Kementerian Keuangan dan BGN terkait persetujuan anggaran.

“Nggak ada, karena kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak. Seperti halnya dengan Pak Purbaya, Pak Menkeu (Menteri Keuangan) kan sudah menolak pengadaan motor ini tahun 2025, tapi ternyata tetap diadakan dan barangnya sudah hadir di Indonesia,” lanjutnya.

Selain itu, DPR menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Hal tersebut akan didalami dalam rapat bersama BGN dan instansi terkait.

“Kita akan meminta penjelasan dari Pak Kepala BGN,” pungkasnya.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya