Berita

Kebersamaan Gibran Rakabuming dan Jusuf Kalla. (Foto: Youtube Setpres)

Politik

Gibran: Usulan JK Naikkan BBM Tak Sejalan Arahan Presiden

KAMIS, 09 APRIL 2026 | 14:27 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM), meski muncul berbagai usulan, termasuk dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) terkait kenaikan harga.

Dalam keterangan tertulisnya, Gibran menyampaikan bahwa pemerintah menghargai setiap masukan yang berkembang di ruang publik. Namun, kebijakan kenaikan harga BBM dinilai tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Pemerintah menghargai dan memberikan perhatian serius berbagai masukan yang ada, termasuk dari Bapak Jusuf Kalla terkait usulan untuk menaikkan harga BBM,” ujar Gibran, Kamis, 9 April 2026.


Meski demikian, ia menegaskan Presiden Prabowo telah memberikan instruksi tegas agar harga BBM bersubsidi tetap dijaga agar terjangkau oleh masyarakat kecil.

“Namun mohon maaf, hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil,” tegasnya.

Pemerintah, lanjut Gibran, akan menempuh langkah efisiensi dan refocusing anggaran guna melindungi kelompok masyarakat rentan dari dampak berantai kenaikan harga BBM, seperti lonjakan harga bahan pokok dan biaya transportasi.

Selain itu, pemerintah juga terus mempercepat transisi energi, termasuk mendorong penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan sebagai solusi jangka panjang.

“Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, hari ini Bapak Presiden melakukan kunjungan ke Magelang untuk meresmikan pabrik perakitan kendaraan listrik,” pungkasnya.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan pemerintah memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) melalui penyesuaian harga. Ia menilai kebijakan subsidi yang besar berpotensi memperlebar defisit APBN dan menambah beban utang negara.

Salah satu dasar pertimbangannya adalah harga minyak dunia yang melonjak tinggi akibat perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang belum selesai.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya