Berita

Kebersamaan Gibran Rakabuming dan Jusuf Kalla. (Foto: Youtube Setpres)

Politik

Gibran: Usulan JK Naikkan BBM Tak Sejalan Arahan Presiden

KAMIS, 09 APRIL 2026 | 14:27 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM), meski muncul berbagai usulan, termasuk dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) terkait kenaikan harga.

Dalam keterangan tertulisnya, Gibran menyampaikan bahwa pemerintah menghargai setiap masukan yang berkembang di ruang publik. Namun, kebijakan kenaikan harga BBM dinilai tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Pemerintah menghargai dan memberikan perhatian serius berbagai masukan yang ada, termasuk dari Bapak Jusuf Kalla terkait usulan untuk menaikkan harga BBM,” ujar Gibran, Kamis, 9 April 2026.


Meski demikian, ia menegaskan Presiden Prabowo telah memberikan instruksi tegas agar harga BBM bersubsidi tetap dijaga agar terjangkau oleh masyarakat kecil.

“Namun mohon maaf, hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil,” tegasnya.

Pemerintah, lanjut Gibran, akan menempuh langkah efisiensi dan refocusing anggaran guna melindungi kelompok masyarakat rentan dari dampak berantai kenaikan harga BBM, seperti lonjakan harga bahan pokok dan biaya transportasi.

Selain itu, pemerintah juga terus mempercepat transisi energi, termasuk mendorong penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan sebagai solusi jangka panjang.

“Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, hari ini Bapak Presiden melakukan kunjungan ke Magelang untuk meresmikan pabrik perakitan kendaraan listrik,” pungkasnya.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan pemerintah memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) melalui penyesuaian harga. Ia menilai kebijakan subsidi yang besar berpotensi memperlebar defisit APBN dan menambah beban utang negara.

Salah satu dasar pertimbangannya adalah harga minyak dunia yang melonjak tinggi akibat perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang belum selesai.


Populer

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Anak SMA Peserta Cerdas Cermat MPR Ramai-ramai Dibully Juri dan MC

Senin, 11 Mei 2026 | 14:27

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Wall Street Menguat Terdorong Perkembangan Konflik Iran-AS

Kamis, 21 Mei 2026 | 08:18

Dolar AS Terkoreksi, Indeks DXY Turun ke 99,10

Kamis, 21 Mei 2026 | 08:07

Warga AS dari Zona Ebola Dievakuasi ke Eropa

Kamis, 21 Mei 2026 | 07:50

Di DK PBB, Indonesia Kutuk Serangan RS Gaza dan Penahanan 9 WNI

Kamis, 21 Mei 2026 | 07:38

RUPST Solid 89,53 Persen, AGRO Resmi Jalankan Peta Besar 2030

Kamis, 21 Mei 2026 | 07:32

Logam Mulia Global Bangkit, Emas Spot Melesat 1,1 Persen

Kamis, 21 Mei 2026 | 07:14

STOXX dan DAX Terbang, Investor Borong Saham Bank dan Semikonduktor

Kamis, 21 Mei 2026 | 07:00

Mahalnya Harga Sebuah Kepercayaan Pasar

Kamis, 21 Mei 2026 | 06:41

Prabowo Minta Pimpinan Bea Cukai Diganti Bukan Teguran Biasa

Kamis, 21 Mei 2026 | 06:17

Mengungkap Investor Kabur Bikin Rupiah Anjlok

Kamis, 21 Mei 2026 | 06:09

Selengkapnya