Berita

Kebersamaan Gibran Rakabuming dan Jusuf Kalla. (Foto: Youtube Setpres)

Politik

Gibran: Usulan JK Naikkan BBM Tak Sejalan Arahan Presiden

KAMIS, 09 APRIL 2026 | 14:27 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM), meski muncul berbagai usulan, termasuk dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) terkait kenaikan harga.

Dalam keterangan tertulisnya, Gibran menyampaikan bahwa pemerintah menghargai setiap masukan yang berkembang di ruang publik. Namun, kebijakan kenaikan harga BBM dinilai tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Pemerintah menghargai dan memberikan perhatian serius berbagai masukan yang ada, termasuk dari Bapak Jusuf Kalla terkait usulan untuk menaikkan harga BBM,” ujar Gibran, Kamis, 9 April 2026.


Meski demikian, ia menegaskan Presiden Prabowo telah memberikan instruksi tegas agar harga BBM bersubsidi tetap dijaga agar terjangkau oleh masyarakat kecil.

“Namun mohon maaf, hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil,” tegasnya.

Pemerintah, lanjut Gibran, akan menempuh langkah efisiensi dan refocusing anggaran guna melindungi kelompok masyarakat rentan dari dampak berantai kenaikan harga BBM, seperti lonjakan harga bahan pokok dan biaya transportasi.

Selain itu, pemerintah juga terus mempercepat transisi energi, termasuk mendorong penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan sebagai solusi jangka panjang.

“Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, hari ini Bapak Presiden melakukan kunjungan ke Magelang untuk meresmikan pabrik perakitan kendaraan listrik,” pungkasnya.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan pemerintah memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) melalui penyesuaian harga. Ia menilai kebijakan subsidi yang besar berpotensi memperlebar defisit APBN dan menambah beban utang negara.

Salah satu dasar pertimbangannya adalah harga minyak dunia yang melonjak tinggi akibat perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang belum selesai.


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

PT CNI Serahkan Duit Rp401 Miliar ke Kejagung

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:27

Detik-Detik Bareskrim Gerebek Kasino di Batam: Pemain Panik, Rp7,7 Miliar Disita

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:23

Owner VIMA Buka Suara soal Legalitas dan Perizinan Resmi

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:51

Masyarakat Diminta Berikan Data Jujur untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:46

Enam Perusahaan di Kalimantan Disanksi Terkait Karhutla

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:38

Corpus Juris Civilis Tahun 528 M sebagai Fondasi Hukum Modern

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:34

Destry Pimpin BI Cerminkan Kuatnya Kepemimpinan Perempuan

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:24

Prabowo Tahu Persis Siapa yang Ingin Menjatuhkannya

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:05

PGNMAS Boyong BerandaMAS di Danantara Housing Expo 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:03

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp1,72 Triliun

Senin, 31 Agustus 2026 | 18:54

Selengkapnya