Berita

Kebersamaan Gibran Rakabuming dan Jusuf Kalla. (Foto: Youtube Setpres)

Politik

Gibran: Usulan JK Naikkan BBM Tak Sejalan Arahan Presiden

KAMIS, 09 APRIL 2026 | 14:27 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM), meski muncul berbagai usulan, termasuk dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) terkait kenaikan harga.

Dalam keterangan tertulisnya, Gibran menyampaikan bahwa pemerintah menghargai setiap masukan yang berkembang di ruang publik. Namun, kebijakan kenaikan harga BBM dinilai tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Pemerintah menghargai dan memberikan perhatian serius berbagai masukan yang ada, termasuk dari Bapak Jusuf Kalla terkait usulan untuk menaikkan harga BBM,” ujar Gibran, Kamis, 9 April 2026.


Meski demikian, ia menegaskan Presiden Prabowo telah memberikan instruksi tegas agar harga BBM bersubsidi tetap dijaga agar terjangkau oleh masyarakat kecil.

“Namun mohon maaf, hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil,” tegasnya.

Pemerintah, lanjut Gibran, akan menempuh langkah efisiensi dan refocusing anggaran guna melindungi kelompok masyarakat rentan dari dampak berantai kenaikan harga BBM, seperti lonjakan harga bahan pokok dan biaya transportasi.

Selain itu, pemerintah juga terus mempercepat transisi energi, termasuk mendorong penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan sebagai solusi jangka panjang.

“Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, hari ini Bapak Presiden melakukan kunjungan ke Magelang untuk meresmikan pabrik perakitan kendaraan listrik,” pungkasnya.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan pemerintah memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) melalui penyesuaian harga. Ia menilai kebijakan subsidi yang besar berpotensi memperlebar defisit APBN dan menambah beban utang negara.

Salah satu dasar pertimbangannya adalah harga minyak dunia yang melonjak tinggi akibat perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang belum selesai.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Usulan PPPK Jadi ASN Pusat Sejalan dengan Komitmen Prabowo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:24

Emas Antam Terbang Rp20.000, Tembus Rp2,71 Juta per Gram Pagi Ini

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:23

Komisi III DPR Minta Penyebar Hoaks Kerusuhan Berbayar Diberantas

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:13

Bukan Cuma Hapus Konten, Penyebar Hoax Harus Diproses Hukum

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:07

Produk Newport Panen Kecaman, Promosi Tukar Hafal Ayat Suci dengan Miras

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:06

Puluhan Ribu Warga Padati Tunas Bumi Fest 2026 di Wonosobo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:05

Disambut Sholawat, Gus Yaqut Siap Hadapi Sidang Dakwaan Korupsi Kuota Haji

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:56

Pemulihan Ekosistem Harus Dilakukan Secara Serentak

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:54

Trump Media Tekor 238 Juta Dolar AS, Saham Ambruk 8 Persen

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:53

Ruang Amal Indonesia Siapkan 50 Warga Kurang Mampu Tembus Industri Tekstil

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:49

Selengkapnya