Berita

Kebersamaan Gibran Rakabuming dan Jusuf Kalla. (Foto: Youtube Setpres)

Politik

Gibran: Usulan JK Naikkan BBM Tak Sejalan Arahan Presiden

KAMIS, 09 APRIL 2026 | 14:27 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM), meski muncul berbagai usulan, termasuk dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) terkait kenaikan harga.

Dalam keterangan tertulisnya, Gibran menyampaikan bahwa pemerintah menghargai setiap masukan yang berkembang di ruang publik. Namun, kebijakan kenaikan harga BBM dinilai tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Pemerintah menghargai dan memberikan perhatian serius berbagai masukan yang ada, termasuk dari Bapak Jusuf Kalla terkait usulan untuk menaikkan harga BBM,” ujar Gibran, Kamis, 9 April 2026.


Meski demikian, ia menegaskan Presiden Prabowo telah memberikan instruksi tegas agar harga BBM bersubsidi tetap dijaga agar terjangkau oleh masyarakat kecil.

“Namun mohon maaf, hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil,” tegasnya.

Pemerintah, lanjut Gibran, akan menempuh langkah efisiensi dan refocusing anggaran guna melindungi kelompok masyarakat rentan dari dampak berantai kenaikan harga BBM, seperti lonjakan harga bahan pokok dan biaya transportasi.

Selain itu, pemerintah juga terus mempercepat transisi energi, termasuk mendorong penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan sebagai solusi jangka panjang.

“Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, hari ini Bapak Presiden melakukan kunjungan ke Magelang untuk meresmikan pabrik perakitan kendaraan listrik,” pungkasnya.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan pemerintah memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) melalui penyesuaian harga. Ia menilai kebijakan subsidi yang besar berpotensi memperlebar defisit APBN dan menambah beban utang negara.

Salah satu dasar pertimbangannya adalah harga minyak dunia yang melonjak tinggi akibat perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang belum selesai.


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya