BPKH Tunggu Skema Pembiayaan di Tengah Kenaikan Avtur

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) masih menunggu keputusan pemerintah terkait skema pembiayaan penyelenggaraan haji tahun 1447 H/ 2026 M. 

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menegaskan pihaknya siap mendukung penyelenggaraan haji agar tetap berjalan sesuai rencana, namun skema pembiayaan belum ditentukan.

"Namun untuk pos dari mana dan sebagainya, kami menunggu pemerintah,” kata Fadlul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 April 2026. 

Fadlul juga menekankan bahwa dalam menghadapi dinamika global, BPKH akan selalu berhati-hati dan menjaga mutu penyelenggaraan ibadah haji.

"Setiap kebijakan, termasuk dalam merespons dinamika global seperti kenaikan harga minyak dunia, tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan untuk menjaga kualitas penyelenggaraan ibadah haji," sambungnya.

BPKH juga melakukan mitigasi risiko melalui penguatan likuiditas, diversifikasi investasi, peningkatan kualitas aset, serta penguatan manajemen risiko, termasuk antisipasi volatilitas nilai tukar.

“Optimalisasi nilai manfaat dimungkinkan untuk menjaga keterjangkauan biaya jamaah, dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dana,” lanjutnya.

Fadlul menyebut kenaikan harga avtur menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan haji 2026, khususnya pada biaya transportasi udara.

BPKH memastikan kesiapan pendanaan sesuai kontrak yang telah ditetapkan, sementara penetapan dan negosiasi kontrak penerbangan menjadi kewenangan pemerintah bersama maskapai.