Ilustrasi stabilitas nasional. (Foto: AI)
Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) memandang di tengah dinamika dan ketidakpastian global yang semakin meningkat, Indonesia membutuhkan penguatan persatuan nasional bukan narasi bernada pesimis.
Menurut Bendahara Umum Prima, Achmad Herwandi, kondisi dunia saat ini memang sedang menghadapi tekanan serius, mulai dari konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina hingga meningkatnya tensi di jalur energi strategis dunia seperti Selat Hormuz.
"Situasi ini menunjukkan bahwa dunia tengah memasuki fase baru ketidakpastian, di mana energi, pangan, dan stabilitas keuangan menjadi faktor krusial bagi keberlangsungan negara-negara," tutur Herwandi kepada RMOL di Jakarta, Rabu, 8 April 2026.
Dalam situasi global yang penuh tekanan seperti ini, ia memerhatikan negara-negara besar justru memperkuat konsolidasi internal mereka.
"Namun sangat disayangkan, di dalam negeri justru muncul narasi-narasi yang menggambarkan Indonesia seolah berada di ambang krisis, bahkan disertai wacana politik ekstrem yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional,” ujar dia.
Ia menilai bahwa narasi krisis yang tidak berbasis data bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya.
Lebih dari itu, Herwandi juga meyakini dalam konteks ekonomi modern, persepsi publik memiliki dampak langsung terhadap kondisi riil.
"Ketika kepercayaan melemah, maka investasi akan tertahan, konsumsi menurun, dan pertumbuhan ekonomi bisa terganggu. Persepsi adalah realitas dalam ekonomi. Jika kita terus menyebarkan ketakutan tanpa dasar, maka kita sendiri yang merusak fondasi ekonomi nasional,” jelasnya.
Oleh karena itu, Herwandi menekankan sebuah fakta yang menunjukkan kondisi yang jauh lebih positif. Pasalnya dia mencatat hingga 31 Maret 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Capaian ini menunjukkan bahwa fondasi fiskal Indonesia tetap kuat di tengah tekanan global," sambungnya.
Selain itu, tambah Herwandi, kebijakan pemerintah untuk menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak naik hingga akhir tahun ini, dinilai sebagai langkah strategis yang berpihak pada rakyat, khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga energi dunia.
“Ini bukan hanya kebijakan ekonomi, tetapi juga bentuk keberpihakan negara kepada rakyat. Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat tidak menanggung beban global sendirian,” pungkasnya.
