Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan polemik pengadaan motor listrik untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Menurutnya, pengadaan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan operasional di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Pengadaan motor listrik ini memang satu bagian dari menunjang kelancaran operasional program makan bergizi gratis," kata Dadan kepada RMOL di Jakarta, Rabu, 8 April 2026.

Dadan menegaskan, rencana pengadaan itu sudah disusun sejak anggaran 2025.

Namun realisasi baru dilakukan pada 2026 karena proses administrasi dan pengadaan membutuhkan waktu.

“Karena dalam proses pengadaan itu membutuhkan waktu,” ujarnya.

Dadan menjelaskan pengelolaan anggaran negara melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan.

“Dalam pengelolaan uang negara itu 'you are never alone', jadi selalu bersama-sama,” tegasnya.

Setelah anggaran disetujui dan blokir dibuka, proses pengadaan dilanjutkan hingga tahap pembayaran dan penyimpanan dana.

Motor yang kini tersedia, lanjutnya, masih dalam tahap administrasi sebagai barang milik negara sebelum didistribusikan.

“Harus didata satu-satu, mau diberikan ke siapa, nanti kalau sudah selesai baru dikirim,” jelasnya.

Dadan menyebut 21.801 unit motor akan disalurkan ke SPPG, meski tidak seluruhnya karena jumlah unit terbatas.

Ia memastikan distribusi akan diprioritaskan ke daerah yang paling membutuhkan.

BGN menargetkan proses administrasi rampung dalam waktu dekat sebelum penyaluran dilakukan.

“Sudah mungkin membutuhkan waktu sebulan, di bulan Juni sudah terdistribusi semuanya,” pungkasnya.