Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)
Menurutnya ajakan tersebut berpotensi membuka ruang tindakan inkonstitusional yang justru membahayakan stabilitas negara.
"Harusnya kita bicara dalam wadah konstitusional. Dan dalam sistem konstitusi kita, presiden itu bukan satu-satunya. Ada cabang-cabang kekuasaan yang lain, yang juga bisa ditagih sebagai bagian daripada tanggung jawab kolektif negara kepada masyarakat," ujar Fahri usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 6 April 2026.
Populer
Senin, 27 Juli 2026 | 19:53
Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20
Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44
Senin, 27 Juli 2026 | 01:03
Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02
Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18
Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52
UPDATE
Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:24
Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:18
Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:14
Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:11
Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:02
Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:49
Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:28
Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:16
Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:13
Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:06