Berita

Ilustrasi (Imagined by Babbe)

Bisnis

Bukan Pangkas Bunga, Ini Jurus Halus China Amankan Ekonomi

SENIN, 06 APRIL 2026 | 10:37 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Bank sentral China (PBOC) tampaknya sedang tidak terburu-buru untuk memangkas suku bunga. 

Menurut laporan terbaru dari Goldman Sachs, kebijakan "diskon" bunga ini baru akan diambil jika ekonomi China benar-benar menunjukkan tanda-tanda darurat.

Laporan dari Dow Jones Newswires, dikutip Senin 6 April 2026, menjelaskan bahwa alih-alih langsung memotong suku bunga acuan, PBOC kini lebih memilih main cantik. Mereka lebih fokus menekan biaya pinjaman lewat sistem perbankan. Artinya, mereka ingin dana murah sampai ke tangan pengusaha melalui perantara keuangan, bukan sekadar menurunkan angka di atas kertas.


Data awal tahun (atau sepanjang Januari-Februari) memberikan kejutan manis karena hasilnya lebih kuat dari prediksi. Ditambah lagi, inflasi produsen (PPI) diprediksi mulai bangkit ke zona positif. 

Karena kondisi ekonomi dianggap cukup solid dan risiko keuangan masih aman terkendali, Goldman Sachs pun membatalkan prediksi mereka soal penurunan suku bunga sebesar 10 basis poin untuk tahun 2026.

Berbeda dengan bank sentral negara maju (seperti AS atau Eropa) yang hobi menaikkan atau menurunkan suku bunga secara umum, China punya cara sendiri. Mereka lebih suka menggunakan "instrumen khusus" seperti penyuntikan likuiditas (dana segar) ke pasar, pengaturan kredit yang lebih spesifik, serta dukungan langsung ke sektor tertentu (seperti teknologi tinggi dan infrastruktur).

Ada alasan lain di balik sikap hati-hati ini, yaitu nilai tukar Yuan.

Di saat suku bunga global masih tinggi, memotong bunga domestik terlalu drastis bisa membuat Yuan melemah. 
PBOC harus menjaga keseimbangan antara membantu ekonomi dalam negeri dan menjaga stabilitas mata uang mereka di mata dunia.

Ke depan, China bakal tetap memakai jurus targeted easing. Artinya, bantuan hanya akan disalurkan ke sektor-sektor prioritas yang memang butuh dorongan, tanpa harus memangkas suku bunga secara massal.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya