Berita

Bendera Amerika Serikat (AS). (Foto: Istimewa)

Politik

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

SENIN, 06 APRIL 2026 | 06:12 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pasca serangan ngawur Amerika Serikat (AS) pada 28 Februari 2026, Iran memutuskan memblokade Selat Hormouz yang sebelumnya turut melayani kepentingan ekonomi Paman Sam. 

"Dampak penutupan Selat Hormouz, harga BBM di AS naik 200 persen. Warga AS mengumpat Donald Trump, bukan karena membantai rakyat Iran, tapi karena perang menyusahkan rakyat Amerika," kata Sastrawan Politik Ahmad Khozinudin, dikutip Senin 6 April 2026.

Andaikan, misi Trump di Iran sukses seperti di Venezuela, sukses merampok minyak Iran untuk Amerika seperti AS memindahkan minyak Venezuela untuk AS, pastilah rakyat Amerika bersorak sorai. 


"Karena negara kampium demokrasi ini, hanya bicara dan protes saat kezaliman itu menimpa mereka," kata Khozinudin

Rakyat AS tidak pernah protes atas kezaliman Amerika atas dunia Islam (Irak, Afghanistan, Suriah, Palestina, Sudan, dan lain-lain). 

"Rakyat AS membiarkan pemerintahannya  terus menjajah untuk membiayai APBN, baik dengan pendekatan soft power maupun hard power," kata Khozinudin.

Gaya kepemimpinan Partai Demokrat menggunakan penjajahan model soft power. Partai Republik, gaya hard power ala koboi, seperti yang dipraktikan oleh Donald Trump. 

"Amerika adalah negara dengan ideologi kapitalisme yang menindas, dan demokrasi Amerika tegak di atas penindasan,"   kata Khozinudin.

Jadi, lanjut Khozinudin, hari ini Iran menang bukan hanya karena Iran tangguh. Tetapi karena kebodohan Donald Trump. Atau tepatnya, karena kegilaan Donald Trump.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya