Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: FB Prabowo)

Politik

Hati-hati Operasi Dorong Kenaikan BBM untuk Jatuhkan Prabowo

SENIN, 06 APRIL 2026 | 03:30 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemerintah Presiden Prabowo Subianto agar mewaspadai kelompok tertentu yang mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah mengatakan, dorongan kenaikan BBM saat ini tidak semata-mata berbasis pada pertimbangan ekonomi, melainkan beririsan dengan agenda politik kelompok tertentu yang menginginkan perubahan kekuasaan.

“Secara ekonomi, alasan kenaikan BBM memang terlihat rasional. Harga minyak dunia naik, beban subsidi meningkat, dan ada tekanan terhadap postur APBN. Namun dalam konteks sosial-politik, kebijakan ini bisa menjadi pemicu gejolak,” kata Amir, dikutip Senin 6 April 2026.


Amir menjelaskan, narasi yang berkembang di ruang publik cenderung mengedepankan urgensi fiskal. Pemerintah dihadapkan pada dilema antara menjaga stabilitas anggaran atau mempertahankan daya beli masyarakat.

Namun, menurut Amir, kondisi psikologis masyarakat saat ini tidak sepenuhnya stabil. Sentimen negatif terhadap pemerintah, khususnya terhadap Presiden Prabowo, dinilai masih ada di sebagian kelompok.

“Dalam situasi seperti ini, kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat seperti BBM sangat sensitif. Sedikit saja salah timing, bisa memicu aksi massa yang meluas,” kata Amir.

Lebih jauh, Amir mengungkapkan adanya indikasi konsolidasi kelompok anti-pemerintah yang mulai bergerak secara sistematis. Target utama mereka, menurut dia, adalah ruang-ruang strategis seperti kampus.

“Sejumlah kelompok sudah mulai mengarah ke kampus-kampus sebagai basis gerakan. Ini pola klasik dalam dinamika politik Indonesia,” kata Amir.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya