Berita

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla di kediamannya di Jakarta Pusat. (Foto: Tangkapan layar SCTV)

Politik

Jusuf Kalla Lagi Bantu Prabowo soal Ekonomi, Bukan Cawe-cawe Ijazah Jokowi

SENIN, 06 APRIL 2026 | 00:04 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengaku sedang membantu Presiden Prabowo Subianto menyerap aspirasi dari akademisi soal isu ekonomi.

Penegasan tersebut disampaikan JK saat membantah tudingan yang menyebut dirinya mendanai Roy Suryo dan sejumlah pihak untuk mempersoalkan ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kediaman pribadinya di Jakarta Pusat, Minggu 5 April 2026.

JK menyatakan, pertemuan dengan sejumlah akademisi pada bulan Ramadan 1447 H lalu sama sekali tak membahas soal isu ijazah Jokowi.


Sehingga, menurutnya, tak bisa dikaitkan dengan pernyataan Rismon yang menyebut dirinya mengeluarkan dana hingga Rp5 miliar untuk Roy Suryo menggugat ijazah Jokowi.

"Sama sekali tidak ada apa (membahas isu ijazah Jokowi dalam pembicaraan itu. Ini kan terbuka kan pembicaraan itu. Ada sebagian (wartawan) hadir kan? Ya di situ. Terbuka sama sekali. Itu hanya saran untuk kebijakan. Dan itu untuk Bapak Presiden (Prabowo)," ujar JK.

Dalam pertemuan itu, politisi Partai Golkar itu memastikan tak ada orang partai politik (parpol) manapun, dan telah diambil kesimpulan-kesimpulan dari beberapa isu kebangsaan yang akan diserahkan kepada Presiden Prabowo, bahkan bukan hanya soal ekonomi.

"Sudah berapa halaman ini, lima-enam halaman. Mengenai ekonomi, mengenai diplomasi, mengenai pemerintah daerah, mengenai sistem pemerintahan, keadaan sekarang, itu semua dalam saran untuk Bapak Presiden," urainya.

JK menegaskan, posisinya kini sebagai warga negara dalam sebuah negara yang menganut demokrasi wajib 
menyampaikan aspirasi bersama dengan para akademisi yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Apalagi, katanya, berdasarkan pengalamannya selama 20 tahun di pemerintahan, dan juga ada akademisi yang pernah menjabat sebagai duta besar (dubes) juga menteri, telah memberikan saran-saran yang perbaikan untuk pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadapi situasi yang kritis sekarang ini.

?"Jadi ini terbuka dan memang niatnya untuk memberikan saran. Bukan niatnya untuk seperti ingin menjatuhkan atau apa, ndak sama sekali," kata JK.

"Ini hanya diberikan kepada dua orang. Dan yang kedua itu saya berikan kepada Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto)  karena ini juga menyangkut masalah ekonomi," sambung JK.

Oleh karena itu, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu menegaskan yang dilakukannya saat ini tengah membantu pemerintahan untuk terhindar dari dampak krisis global, yang disebabkan oleh perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

?"Karena apabila negara ini sulit, semua kena. Karena itu supaya tidak kena  maka diberikan saran bagaimana pendapat para ekonom, para praktisi, para profesional, dan itulah yang sebenarnya ingin disampaikan," tandas JK.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Keputusan Pemerintah Batasi Ekspor Gas ke Singapura Sangat Tepat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:57

IHSG, Selat Malaka dan Ujian Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:41

MKD Diminta Bersikap Tegas Sikapi Laporan Dugaan KDRT Anggota Dewan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:20

Singapura, Dino Patti Djalal dan Opini Sesat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:45

Bareskrim Tahan WN Taiwan Manajer Kapal Pengangkut 1 Ton Ketamin

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:26

Haji Isam dan Kutukan Demokrasi Mahal

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:50

Kinerja Sektor Hukum Era Prabowo-Gibran Makin Bertaring

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:24

Temui Mendikdasmen, DPR Minta Gerakan Lawan Bullying Diperkuat Lintas Sektor

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:09

Balas Singapura! Bahlil Bakal Bangun PLTN di Batam

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:18

Pelabuhan Sabang Didorong jadi Hub Internasional yang Ramah Lingkungan

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:17

Selengkapnya