Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. (Foto: RMOL/Jamaludinn Akmal)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil suami Bupati Pekalongan dalam pengusutan kasus dugaan korupsi yang menjerat Fadia Arafiq.
Pemanggilan tersebut akan dilakukan jika dianggap diperlukan penyidik dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan Tahun Anggaran 2023-2026.
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih fokus pada proses penyidikan yang berjalan. Namun demikian, kemungkinan pemanggilan pihak-pihak terkait tetap terbuka.
"Jika memang ada kebutuhan dari penyidik untuk melakukan pemanggilan, tentu terbuka kemungkinan KPK akan menjadwalkan pemeriksaan kepada yang bersangkutan," kata Budi kepada wartawan, Jumat, 3 April 2026.
KPK menegaskan, setiap pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara, termasuk suami Fadia, Mukhtaruddin Ashraff Abu, akan dimintai keterangan guna mendalami konstruksi kasus secara menyeluruh.
Lembaga antirasuah itu juga memastikan proses hukum berjalan sesuai kebutuhan penyidikan, termasuk kemungkinan memanggil keluarga atau pihak terdekat tersangka jika dianggap relevan.
KPK sebelumnya melakukan OTT pada 2-3 Maret 2026. Dalam operasi tersebut, tim KPK mengamankan 14 orang dari sejumlah lokasi di Pekalongan dan Semarang yang terdiri dari pejabat pemerintah daerah, staf bupati, hingga pihak swasta.
Setelah pemeriksaan intensif, KPK meningkatkan perkara tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan satu orang sebagai tersangka, yakni Fadia Arafiq selaku Bupati Pekalongan. Fadia juga langsung ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK pada Rabu, 4 Maret 2026.
Perkara ini bermula dari pendirian perusahaan PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) oleh keluarga bupati. Perusahaan tersebut didirikan suami Fadia, Mukhtaruddin Ashraff Abu yang merupakan anggota DPR periode 2024-2029, bersama anaknya, Muhammad Sabiq Ashraff yang juga menjabat anggota DPRD Pekalongan.
Dalam struktur perusahaan, Ashraff tercatat sebagai komisaris, sementara Sabiq menjabat direktur pada periode 2022-2024. Pada 2024, posisi direktur kemudian digantikan oleh Rul Bayatun yang merupakan pegawai sekaligus orang kepercayaan bupati.
KPK menduga Fadia merupakan penerima manfaat atau beneficial ownership dari perusahaan tersebut.
Sejak berdiri, PT RNB aktif mengikuti proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan, khususnya pengadaan jasa outsourcing di berbagai perangkat daerah.
Dalam proses pengadaan itu, Fadia diduga melakukan intervensi melalui anaknya dan orang kepercayaannya agar PT RNB memenangkan proyek pengadaan jasa outsourcing di sejumlah dinas, kecamatan, hingga rumah sakit daerah di Kabupaten Pekalongan.
Perangkat daerah yang akan melakukan pengadaan juga diduga diminta menyerahkan dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada perusahaan tersebut sebelum proses pengadaan dimulai, sehingga PT RNB dapat menyesuaikan nilai penawaran mendekati angka HPS.
Sepanjang 2025, perusahaan itu tercatat mendominasi proyek dengan mengerjakan pengadaan jasa outsourcing di 17 perangkat daerah, tiga rumah sakit umum daerah, serta satu kecamatan.
