Berita

Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj, Ahmad Abdullah (Foto: Dokumen Kemenhaj)

Nusantara

Perketat Pengawasan Haji 2026: Kemenhaj Gandeng Imigrasi Berantas Jalur Ilegal

JUMAT, 03 APRIL 2026 | 13:11 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai memanaskan mesin pengawasan menjelang musim haji 2026. Fokus utamanya adalah menutup celah praktik haji ilegal melalui kolaborasi erat dengan lintas sektoral, terutama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Langkah ini dimatangkan dalam pertemuan strategis di kantor Kemenhaj guna menyinkronkan sistem deteksi dini. Tujuannya jelas: memastikan setiap jemaah asal Indonesia berangkat melalui jalur resmi dan terlindungi dari risiko penipuan.

Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj, Ahmad Abdullah, memastikan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi penyelenggara tak resmi. Pengawasan ketat telah disiapkan secara menyeluruh dari hulu ke hilir.


“Kami di Kemenhaj juga melakukan pengawasan di bandara untuk memastikan tidak ada jemaah yang berangkat secara ilegal,” tegas Abdullah, dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Jumat 3 April 2026.

Selain di pintu keberangkatan, Kemenhaj juga memperkuat radar pemantauan di berbagai daerah sebagai langkah antisipasi terhadap praktik penipuan yang kerap menjerat calon jemaah.

Sekretaris Ditjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Achmad Gunawan, mengakui bahwa keterbatasan personel mengharuskan adanya kerja tim yang solid, terutama dalam aspek pertukaran data jemaah.

“Kami akan mengikuti tim satgas Kemenko, karena jika bergerak sendiri, kekuatan kami akan lebih terbatas,” ujar Gunawan.

Sinergi ini juga didukung penuh oleh Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian, Achmad Brahmantyo Machmud. Ia menyoroti besarnya perputaran uang dalam bisnis haji ilegal yang sangat merugikan masyarakat secara finansial.

“Jika satu orang jemaah haji ilegal membayar sekitar 100 juta, maka angka tersebut bisa mencapai ratusan milyar jika banyak yang lolos ke Arab Saudi,” ungkap Achmad.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak tergiur menggunakan visa yang tidak sesuai peruntukannya, seperti visa pekerja untuk beribadah. Dampaknya bukan sekadar administratif, melainkan ancaman pidana dan cekal di negara tujuan.

“Jemaah yang berangkat ilegal bisa tertangkap dan dijatuhi hukuman berupa denda atau larangan untuk bepergian dalam waktu lama,” tambah Achmad.

Sebagai solusi jangka panjang, pembentukan tim gabungan lintas kementerian kini tengah digodok untuk memperkuat langkah preventif secara sistematis sejak tahap persiapan dokumen hingga keberangkatan.

Kemenhaj optimis bahwa dengan penguatan pengawasan nasional ini, penyelenggaraan haji 2026 akan jauh lebih tertib dan aman bagi seluruh jemaah Indonesia. 

“Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mengoptimalkan sistem pengawasan dan pencegahan, serta memastikan seluruh jemaah haji yang berangkat pada 2026 dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman serta secara sah,” tutupnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya