Berita

TPST Bantargebang, Kota Bekasi. (Foto: Istimewa)

Nusantara

Pemprov DKI Perlu Bentuk BUMD Persampahan

KAMIS, 02 APRIL 2026 | 16:03 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diusulkan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus persampahan sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah secara menyeluruh.

Ketua Umum Pemuda Cinta Tanah Air (PITA), Ervan Purwanto mengatakan, sudah saatnya pengelolaan sampah di Jakarta tidak lagi dipandang semata sebagai beban, melainkan sebagai potensi ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah bagi daerah.

"Sampah bukan hanya persoalan, tetapi juga bisa menjadi sumber penghasilan jika dikelola dengan baik dan menggunakan teknologi yang tepat," kata Ervan melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis 2 April 2026.


Menurutnya, pembentukan BUMD persampahan dapat menjadi tonggak penting dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan sekaligus bisnis.

Adanya BUMD tersebut, lanjut Ervan, akan membuat pengelolaan sampah tidak hanya fokus pada pengangkutan dan pembuangan, tetapi juga mencakup pengolahan, pemanfaatan, hingga penciptaan nilai ekonomi dari hasil daur ulang.

Ervan mencontohkan sejumlah negara dan kota besar di dunia yang telah berhasil mengelola sampah menjadi sumber energi maupun pendapatan, seperti Swedia yang mampu mengolah sampahnya menjadi energi listrik dan biogas. Selain itu, Tokyo juga dikenal sukses menerapkan sistem pemilahan dan pengolahan sampah berbasis teknologi tinggi.

"Di Swedia sudah ada setidaknya 43 pabrik waste to energy. Bahkan, mereka harus mengimpor sampah dari negara lain untuk kebutuhan produksi. Jakarta bisa belajar dari kota-kota tersebut," kata Ervan.

Ervan menjelaskan, BUMD persampahan nantinya dapat berperan sebagai offtaker atau pembeli hasil pemilahan sampah dari bank sampah yang tersebar mulai dari tingkat RT hingga kota. 

Skema ini dinilai mampu memberikan insentif ekonomi langsung kepada masyarakat. Sebab, ada kepastian nilai jual yang akan lebih mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari sumber. 

"Kalau warga melihat ada nilai ekonomi yang jelas, mereka akan lebih semangat memilah sampah. Ini akan berdampak besar pada pengurangan volume sampah secara keseluruhan," pungkas Ervan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya