Pekerja di SPPG Bojong Koneng, Bogor menyiapkan MBG. (Foto: RMOL/Alifia)
Kebijakan efisiensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya menghemat 10 persen dari total anggaran jumbo Rp335 triliun yang dimiliki Badan Gizi Nasional (BGN).
Ekonom Universitas Brawijaya, Noval Adib, menilai langkah efisiensi pemerintah secara umum sudah tepat, namun khusus untuk MBG masih belum optimal.
"Secara umum bagus, banyak pos-pos yang diefisienkan. Namun ada satu pos yang terasa masih janggal dan mengganjal, yaitu pos efisiensi MBG. Mengapa efisiensinya cuma Rp20 T? Itu gak sampai 10 persen dari total anggaran MBG yang sebesar Rp335 T," kata Noval kepada RMOL pada Rabu, 1 April 2026.
Menurutnya, jika dilihat dari nilai tambah yang dirasakan penerima manfaat, program MBG seharusnya bisa ditekan lebih dalam. Ia bahkan memperkirakan potensi penghematan bisa mencapai Rp100 triliun hingga Rp200 triliun.
"Padahal dilihat dari segi nilai tambahnya yang tidak begitu signifikan (bagi penerima manfaat, yaitu para siswa) mestinya MBG perlu diefisienkan jauh lebih besar lagi. Mestinya penghematannya bisa sampai Rp100T sampai Rp200T," tegasnya.
Noval menjelaskan, jika dianalisis menggunakan pendekatan Activity-Based Management (ABM), program MBG lebih condong sebagai aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau non value added activity.
"Program MBG itu lebih condong ke non value added activity, sehingga biaya yang dikucurkan untuk program MBG termasuk non value added cost, biaya yang tidak memberi nilai tambah, atau bahasa kasarnya adalah biaya yang sia-sia. Sia-sia karena tidak memberi nilai tambah," katanya.
Ia menambahkan, ciri utama aktivitas yang tidak bernilai tambah adalah ketika dihentikan tidak menimbulkan dampak signifikan. Berbeda dengan belanja negara lain seperti transfer ke daerah (TKD) atau gaji pegawai yang berpotensi memicu gejolak jika dihentikan.
"Coba kalau MBG yang dihentikan, saya yakin tidak akan menimbulkan gejolak apa-apa, kondisinya akan sama dengan setahun lalu ketika belum ada MBG," pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah resmi memangkas frekuensi penyaluran MBG dari enam hari menjadi lima hari selama sepekan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan langkah efisiensi ini dapat menghemat anggaran hingga Rp20 triliun di tengah gejolak geopolitik di negara Teluk.
"Pemerintah mendorong optimalisasi dari pada program MBG sebagai program, dan program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu. Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp20 triliun," ujarnya.
