Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani. (Foto: Dok PKS)
Eskalasi konflik yang terus memanas di Timur Tengah memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi dan lonjakan harga minyak mentah dunia.
Menanggapi situasi tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, mendukung pemerintah untuk mengambil langkah mitigasi berlapis, mulai dari pengendalian konsumsi domestik melalui kebijakan work from home (WFH) sektoral hingga mendorong upaya diplomasi energi.
“Jika harga minyak betul-betul menembus US$200 per barel akibat eskalasi konflik yang terus berlanjut, maka setiap kenaikan US$1 per barel berisiko menambah beban fiskal negara yang sangat besar. Kita berhadapan dengan potensi pembengkakan subsidi BBM antara Rp884 triliun hingga Rp1.300 triliun. Ini ancaman serius bagi ketahanan APBN kita,” ujar Meitri, Selasa, 31 Maret 2026.
Untuk meredam risiko tersebut dari sisi permintaan (demand), politisi PKS ini mendukung pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan WFH secara proporsional. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan ini harus dilakukan secara selektif agar tidak mengganggu roda ekonomi riil.
“Penerapan WFH ini tidak berarti menghentikan ekonomi. Kita bisa menyasar sektor yang sangat adaptif terhadap kerja jarak jauh, seperti administrasi pemerintahan (ASN nonpelayanan publik), sektor jasa, perkantoran swasta, keuangan, dan teknologi informasi," jelasnya.
"Sebaliknya, sektor esensial seperti kesehatan, logistik, manufaktur, dan tentunya energi, harus tetap berjalan 100 persen. Dengan pembagian yang terukur ini, kita bisa memangkas mobilitas jutaan komuter setiap harinya, yang secara otomatis akan memangkas konsumsi BBM bersubsidi maupun nonsubsidi sampai 20 persen,” sambung Meitri.
Anggota DPR dapil Jawa Timur VIII ini menyebut, penghematan konsumsi BBM dari kebijakan tata kelola kerja ini dinilai dapat menjadi bantalan fiskal yang efektif agar keuangan negara tidak kolaps menanggung beban subsidi.
Selain lewat strategi efisiensi di dalam negeri, Meitri juga menyoroti kerentanan jalur distribusi minyak di Selat Hormuz sebagai titik nadi perdagangan minyak global. Ia mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah diplomasi energi yang proaktif dan terukur guna mengamankan sisi pasokan energi untuk kebutuhan domestik.
Meitri menekankan pentingnya lobi langsung kepada pemerintah Iran untuk memastikan keamanan dan keselamatan armada kapal Pertamina yang membawa pasokan energi untuk Indonesia yang melalui Selat Hormuz. Ia menilai kesamaan sikap geopolitik antara Indonesia dan Iran terkait isu Palestina dapat menjadi posisi tawar (leverage).
“Iran sangat menghargai negara-negara yang berani mengambil sikap tegas menentang arogansi Israel dan sekutunya. Konsistensi Indonesia dalam membela kemerdekaan Palestina dan mengutuk agresi di Gaza merupakan modal diplomatik yang sangat besar. Indonesia dapat menggunakan kesamaan visi ini untuk membangun rasa saling percaya (mutual trust), menegaskan bahwa Indonesia adalah ‘saudara’ yang pasokan energi dan kepentingan ekonominya tidak boleh diganggu,” jelasnya.
Meitri mengingatkan bahwa kolaborasi antara langkah taktis di dalam negeri dan diplomasi di luar negeri adalah kunci untuk menjaga ketahanan APBN.
“Kami mendukung langkah pemerintah untuk memperkuat upaya lobi strategis ke pemerintah Iran dan mengambil opsi kebijakan penghematan seperti WFH sektoral guna merespons dinamika global yang turut berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri kita,” pungkasnya.
