Pemerintah Pilih Menahan Gejolak Ketimbang Naikkan BBM

Keputusan pemerintah untuk menahan harga BBM tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan stabilitas sosial dan ekonomi nasional.

Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah menilai pemerintah tengah berhitung cermat terhadap dampak psikologis dan ekonomi yang bisa timbul jika harga energi dinaikkan di tengah kondisi global yang belum sepenuhnya stabil.

Menurut Amir, pemerintah memilih pendekatan “menahan gejolak” ketimbang mengambil langkah cepat yang berisiko memicu reaksi publik.

“BBM itu bukan sekadar komoditas ekonomi, tapi juga komoditas politik. Kenaikan harga BBM selalu berimplikasi luas, dari inflasi hingga stabilitas sosial,” kata Amir dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 31 Maret 2026.

Amir juga menyoroti bahwa keputusan tak menaikkan BBM ini mencerminkan adanya konsolidasi kuat di lingkaran elite kekuasaan. 

Ia menyebut bahwa komunikasi antara pusat-pusat pengambilan keputusan berjalan intensif, terutama di kawasan Jalan Kertanegara dan Hambalang yang selama ini dikenal sebagai basis strategis Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, sinyal yang muncul adalah pemerintah ingin menjaga kepercayaan publik di awal masa konsolidasi pemerintahan, sekaligus meredam potensi gejolak akibat tekanan ekonomi global.

“Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal timing politik. Pemerintah tidak ingin membuka front baru di tengah berbagai isu strategis lain,” tambahnya.

Amir pun mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh spekulasi yang berkembang di media sosial terkait isu kenaikan BBM. 

Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada indikasi kuat pemerintah akan mengambil langkah tersebut dalam waktu dekat.

“Untuk sementara, masyarakat tidak perlu khawatir. Harga BBM tetap seperti sekarang,” tutup Amir.