Warga Myanmar antre di SPBU di tengah kelangkaan dan melonjaknya harga BBM (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube Euro News)
Konflik di Timur Tengah yang dipicu perang antara Amerika Serikat (AS), Israel dan Iran telah berdampak serius terhadap sektor energi global, termasuk memicu kelangkaan dan lonjakan harga bahan bakar di Myanmar.
Media lokal melaporkan, dalam beberapa hari terakhir, kelangkaan bahan bakar menjadi topik hangat di media sosial Myanmar. Banyak warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan bensin, ditambah harga yang melonjak tajam di berbagai wilayah. Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah militer mulai 27 Maret memberlakukan sistem distribusi baru yang membatasi pembelian BBM berdasarkan kapasitas mesin kendaraan.
Dalam aturan tersebut, mobil pribadi hanya diperbolehkan membeli maksimal 35 liter per minggu, sementara taksi hingga 90 liter per minggu. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengontrol konsumsi, namun di lapangan justru memicu antrean panjang dan ketidakpuasan masyarakat.
Di kota terbesar, Yangon, harga bahan bakar melonjak drastis. Dalam waktu satu minggu, harga bensin dan solar naik sekitar 800 hingga lebih dari 1.200 Kyat per liter. Di beberapa daerah lain seperti Mawlamyine, harga bensin bahkan mencapai sekitar 4.825 kyat per liter. Jika dikonversi, angka ini setara dengan sekitar Rp35.000-Rp40.000 per liter, jauh lebih mahal dibanding harga BBM di Indonesia.
Keluhan masyarakat pun membanjiri media sosial, terutama terkait lamanya antrean dan pembatasan pembelian.
Salah satu warga menulis, “Kami harus mengantre selama empat jam setiap hari. Saya mulai pukul 5 pagi hari ini dan masih belum mendapatkan bahan bakar.”
Keluhan lain datang dari Mandalay, di mana aturan resmi disebut tidak dijalankan secara konsisten. Warga mengaku hanya bisa membeli satu hingga dua liter bensin, meskipun aturan memperbolehkan lebih.
Selain itu, muncul dugaan praktik tidak adil dalam distribusi BBM. Sejumlah warga menilai ada permainan antara oknum pengusaha dan pejabat, karena bahan bakar yang langka di SPBU justru dijual bebas dengan harga jauh lebih tinggi di luar jalur resmi.
Krisis ini semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat Myanmar yang sebelumnya sudah tertekan oleh tingginya biaya hidup dan keterbatasan transportasi. Aktivitas sehari-hari menjadi terganggu, terutama bagi pekerja yang bergantung pada kendaraan.
Sementara itu, pihak militer melalui juru bicara Mayor Jenderal Zaw Min Tun menyatakan bahwa cadangan bahan bakar nasional sebenarnya masih mencukupi. Ia menegaskan bahwa kebijakan pembatasan dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan lebih teratur.
Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kelangkaan, kenaikan harga, serta antrean panjang masih terus terjadi. Hal ini membuat kekhawatiran publik semakin meningkat dan kritik terhadap kebijakan pemerintah terus bermunculan.
