Anggota Presidium Koalisi Jaga Air Tanah Jakarta (JATA) sekaligus Ketua Pemuda Cinta Tanah Air (PITA), Ervan Purwanto. (Foto: Istimewa)
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi terjadinya musim kemarau 2026 di Indonesia datang lebih awal, mulai April dengan waktu lebih panjang dan cenderung kering.
Puncak kemarau diprediksi terjadi pada Juli-September dengan 61,4 persen wilayah mengalami puncak di bulan Agustus.
BMKG juga mengingatkan untuk mewaspadai terjadinya kekeringan ekstrem dan kebakaran hutan akibat peralihan ke fase netral/El Nino.
Menanggapi prediksi ini, Anggota Presidium Koalisi Jaga Air Tanah Jakarta (JATA) sekaligus Ketua Pemuda Cinta Tanah Air (PITA), Ervan Purwanto mengingatkan pentingnya kesiapan, khususnya dalam menjamin ketersediaan air bersih bagi warga Jakarta.
Ervan meminta agar Perumda PAM Jaya harus mulai mengantisipasi potensi lonjakan kebutuhan air selama musim kemarau. Langkah konkret diperlukan agar distribusi air tetap stabil, terutama di wilayah yang selama ini masih mengalami kesulitan akses air bersih.
"PAM Jaya tidak bisa menunggu krisis terjadi. Harus ada pemetaan wilayah rawan kekeringan, penguatan suplai, serta solusi cepat bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber air alternatif," kata Ervan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin 30 Maret 2026.
Ervan menjelaskan, PAM Jaya perlu segera melakukan pemetaan sumber-sumber air baku baru sebagai upaya mitigasi dan antisipatif. Sebab, saat suplai berkurang tentu bisa terjadi berkurangnya tekanan air yang dapat mempengaruhi output air di skala rumah tangga.
"Daerah rawan terkendala harus ada solusi alternatif seperti memperbanyak tandon air dan tangki air bersih," kata Ervan.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diminta untuk lebih tegas dalam mengawasi penggunaan air tanah, khususnya oleh gedung-gedung bertingkat.
Menurut Ervan, eksploitasi air tanah yang berlebihan oleh sektor komersial dan perkantoran berpotensi memperparah krisis air saat kemarau, sekaligus mempercepat penurunan muka tanah yang selama ini menjadi masalah klasik Jakarta.
"Pengawasan harus diperketat. Jangan sampai saat warga kesulitan air, justru gedung-gedung tinggi tetap bebas menggunakan air tanah tanpa kontrol yang jelas," kata Ervan.
