Berita

Representative Image (Foto: Axios)

Global

Perang Memanas, Iran Pertimbangkan Keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir

MINGGU, 29 MARET 2026 | 15:12 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Gempuran tanpa henti Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran mulai mengguncang arah kebijakan strategis Teheran, termasuk membuka opsi keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

Juru bicara komisi keamanan nasional parlemen Iran, Ebrahim Rezaei, menilai keanggotaan Iran dalam perjanjian tersebut tidak lagi relevan.

“Tidak ada artinya bagi Iran untuk tetap menjadi penandatangan perjanjian internasional karena hal itu 'tidak memberikan manfaat apa pun bagi kami',” ujarnya dalam pernyataan di platform X, seperti dikutip dari Al Jazeera, Minggu, 29 Maret 2026.


Dorongan serupa disampaikan anggota parlemen Teheran, Malek Shariati, yang mengungkapkan bahwa rancangan undang-undang prioritas telah diajukan melalui portal parlemen dan segera dibahas. 

Ia menjelaskan, aturan itu akan menarik Iran keluar dari NPT, mencabut pembatasan nuklir dari kesepakatan 2015, serta mendukung perjanjian internasional baru dengan negara-negara sekutu (termasuk Organisasi Kerja Sama Shanghai/BRICS) tentang pengembangan teknologi nuklir damai.

Jika disetujui, kebijakan tersebut masih harus mendapat persetujuan Guardian Council sebelum diimplementasikan pemerintah. 

Di tengah dorongan itu, kelompok garis keras sebelumnya juga telah lama menuntut Iran keluar dari NPT dan bahkan mengembangkan senjata nuklir sebagai respons atas tekanan eksternal.

Ketegangan turut merembet ke hubungan Iran dengan pengawas nuklir dunia.

Penasihat senior Iran, Mohammad Mokhber, menuding Direktur Jenderal International Atomic Energy Agency, Rafael Grossi, sebagai rekan kejahatan dalam pertumpahan darah selama konflik. 

"Laporan-laporan politiknya tentang aktivitas nuklir damai Iran, kurangnya kecaman terhadap agresi terhadap fasilitas nuklir kami, dan sekarang dorongannya kepada musuh untuk menyerang situs nuklir Iran, akan membawa negara ini pada keputusan yang tidak dapat diubah lagi," tegasnya.

Di lapangan, serangan udara terus meningkat. Fasilitas nuklir, pabrik baja, hingga infrastruktur energi menjadi sasaran, termasuk kompleks di Isfahan dan Ahvaz yang terpaksa menghentikan produksi. 

Serangan juga dilaporkan terjadi di sekitar pembangkit nuklir Bushehr, memicu peringatan dari IAEA terkait potensi insiden radiologis besar.

Situasi semakin memburuk dengan pemadaman listrik, kerusakan infrastruktur, serta pemblokiran total akses internet yang membatasi komunikasi warga Iran dengan dunia luar. 

Dengan tekanan militer dan ekonomi yang kian berat, opsi keluar dari NPT kini mengemuka sebagai langkah strategis yang tengah dipertimbangkan serius oleh Teheran.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya