Berita

Indonesia bergabung ke dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) untuk Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (Foto: Setneg)

Politik

RSIS: Skeptisisme Publik Bayangi Upaya RI Merdekakan Palestina

MINGGU, 29 MARET 2026 | 13:10 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sejumlah peneliti dari Universitas Teknologi Nanyang (Rajaratnam School of International Studies) Singapura, mengeluarkan laporan kebijakan, mengenai keputusan pemerintahan Republik Indonesia (RI) bergabung dengan Board of Peace (BoP).

Terdapat tiga peneliti dari RSIS yang menyusun laporan kebijakan mengenai topik tersebut yaitu Leonard C. Sebastian, Rico Marbun, dan Nauval El Ghifari.

"Keputusan pemerintahan bergabung dengan BoP menandakan pergeseran menuju diplomasi personal, memperluas akses strategis sambil bertujuan untuk meredam pengawasan domestik di ruang publik," tulis para peneliti dalam dokumen Laporan Kebijakannya, kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 29 Maret 2026. 


Meskipun ada akomodasi bersyarat di antara elite kebijakan luar negeri dan tokoh agama, temuan para peneliti menunjukkan adanya celah legitimasi.

"Yakni berupa skeptisisme terhadap niat, biaya, dan manfaat bagi kemerdekaan Palestina memicu kerenggangan antara keselarasan elite dan keyakinan publik," lanjut para peneliti.

Persepsi tersebut, menurut mereka akan mempengaruhi arah kebijakan pemerintah RI dalam memerdekakan Palestina melalui keanggotaannya di BoP.

"Ketahanan pergeseran ini akan bergantung pada hasil strategis yang kredibel dan pembenaran komitmen yang jelas," tutur para peneliti.

"Jika tidak, skeptisisme dapat membatasi fleksibilitas diplomatik Indonesia," sambung mereka menambahkan.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Menteri P2MI Didesak Terbitkan Aturan Transisi SIUKAK-SIP3MI

Selasa, 29 September 2026 | 03:59

Ombudsman Diminta Tindaklanjuti Secara Terbuka Temuan di Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 03:43

KPK Diminta Periksa Petinggi Summarecon Terkait Aliran Uang ke Pejabat

Selasa, 29 September 2026 | 03:23

28.620 Manajer KDKMP Terima SK, Penempatan Diserahkan ke Agrinas

Selasa, 29 September 2026 | 02:55

Dunia Butuh Penguatan Multilateralisme di Tengah Geopolitik yang Tak Pasti

Selasa, 29 September 2026 | 02:25

PHE Ajak Mahasiswa Kenali Industri Hulu Migas Lewat Upstream Youth Champs 2026

Selasa, 29 September 2026 | 01:56

Polisi Pastikan Bupati Gowa Sitti Husniah Dicekal ke Luar Negeri

Selasa, 29 September 2026 | 01:26

Menhan Sjafrie Serahkan 12 Ranpur Amfibi AAV M-35 Buatan AS ke Marinir

Selasa, 29 September 2026 | 00:47

BEI Buka Short Selling Mulai 1 Oktober, Begini Cara Kerja dan Risikonya

Selasa, 29 September 2026 | 00:20

KPK Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN

Senin, 28 September 2026 | 23:48

Selengkapnya