Berita

Indonesia bergabung ke dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) untuk Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (Foto: Setneg)

Politik

RSIS: Skeptisisme Publik Bayangi Upaya RI Merdekakan Palestina

MINGGU, 29 MARET 2026 | 13:10 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sejumlah peneliti dari Universitas Teknologi Nanyang (Rajaratnam School of International Studies) Singapura, mengeluarkan laporan kebijakan, mengenai keputusan pemerintahan Republik Indonesia (RI) bergabung dengan Board of Peace (BoP).

Terdapat tiga peneliti dari RSIS yang menyusun laporan kebijakan mengenai topik tersebut yaitu Leonard C. Sebastian, Rico Marbun, dan Nauval El Ghifari.

"Keputusan pemerintahan bergabung dengan BoP menandakan pergeseran menuju diplomasi personal, memperluas akses strategis sambil bertujuan untuk meredam pengawasan domestik di ruang publik," tulis para peneliti dalam dokumen Laporan Kebijakannya, kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 29 Maret 2026. 


Meskipun ada akomodasi bersyarat di antara elite kebijakan luar negeri dan tokoh agama, temuan para peneliti menunjukkan adanya celah legitimasi.

"Yakni berupa skeptisisme terhadap niat, biaya, dan manfaat bagi kemerdekaan Palestina memicu kerenggangan antara keselarasan elite dan keyakinan publik," lanjut para peneliti.

Persepsi tersebut, menurut mereka akan mempengaruhi arah kebijakan pemerintah RI dalam memerdekakan Palestina melalui keanggotaannya di BoP.

"Ketahanan pergeseran ini akan bergantung pada hasil strategis yang kredibel dan pembenaran komitmen yang jelas," tutur para peneliti.

"Jika tidak, skeptisisme dapat membatasi fleksibilitas diplomatik Indonesia," sambung mereka menambahkan.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya