Berita

Bendera China dan Indonesia. (Foto: Istimewa)

Politik

Indonesia Berpotensi Dipersepsikan Lebih Dekat ke Orbit Beijing

Imbas Kerja sama antara BIN dan MSS China
MINGGU, 29 MARET 2026 | 04:27 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Posisi Indonesia yang berada di jalur vital perdagangan dunia, termasuk Selat Malaka dan jalur menuju Laut China Selatan, membuat kerja sama intelijen menjadi sangat krusial.

Demikian pandangan pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menanggapi Kerja sama antara Badan Intelijen Negara (BIN) dan Ministry of State Security (MSS) China.

Amir melihat langkah ini akan berdampak langsung pada konfigurasi keamanan di Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN selama ini cenderung menjaga keseimbangan antara pengaruh China dan Amerika Serikat.


Namun, dengan semakin eratnya hubungan BIN dan MSS, Indonesia berpotensi dipersepsikan lebih dekat ke orbit Beijing.

“Ini yang harus dikelola dengan hati-hati. Indonesia selama ini dikenal sebagai negara non-blok modern. Kalau terlalu condong, bisa memicu kecurigaan dari negara lain, termasuk mitra strategis lama,” kata Amir melalui keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Minggu 29 Maret 2026.

Ia menilai, kerja sama ini akan diuji pada isu-isu sensitif seperti Laut China Selatan, keamanan siber, dan pengaruh ekonomi China melalui proyek-proyek strategis.

Di sisi positif, Amir menilai kerja sama ini dapat memperkuat stabilitas nasional, terutama dalam menghadapi ancaman non-konvensional seperti spionase ekonomi, sabotase digital, dan perang informasi.

“China punya kapasitas teknologi intelijen yang sangat maju, termasuk dalam pengawasan siber. Jika dimanfaatkan dengan tepat, Indonesia bisa meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap ancaman,” ujar Amir.

Selain itu, stabilitas keamanan yang terjaga juga akan berdampak langsung pada iklim investasi. China sendiri merupakan salah satu mitra dagang dan investor terbesar Indonesia.

“Keamanan adalah fondasi ekonomi. Jika kerja sama ini berhasil, maka efeknya bisa terasa pada percepatan investasi dan pembangunan,” kata Amir.

Namun demikian, Amir mengingatkan adanya risiko besar yang tidak boleh diabaikan. Salah satunya adalah potensi ketergantungan pada teknologi dan sistem intelijen asing.

“Dalam dunia intelijen, tidak ada kerja sama yang benar-benar setara. Selalu ada kepentingan nasional masing-masing. Indonesia harus memastikan tidak terjadi kebocoran data strategis,” pungkas Amir.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya