Presiden Prabowo Subianto. (Foto: BPMI Setpres)
Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang amanah tertinggi atas kedaulatan energi nasional diminta untuk tidak terkena embusan angin surga dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Hal itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Udayana Dr. Efatha Filomeno Borromeu Duarte saat menanggapi adanya laporan stok energi aman dari Bahlil.
“Presiden yang memiliki insting geopolitik tajam tentu membutuhkan data mentah yang akurat untuk kemudian membandingkannya dengan berbagai skenario kritis, lalu mengambil langkah antisipatif yang melindungi rakyat sebelum krisis benar-benar menghantam. Sikap waspada dan penuh perhitungan jauh lebih bijak daripada sekadar merasa aman,” ucap Efatha kepada RMOL di Jakarta, Jumat malam, 27 Maret 2026.
Ia menggunakan analogi yang kerap disampaikannya dalam ruang kuliah geostrategi.
“Ibarat kita sedang membangun tempat bernaung, sang arsitek mungkin melaporkan bahwa cat temboknya cerah dan indah dipandang. Sebab demikian presiden adalah sang kepala keluarga yang memastikan tempat itu benar-benar aman,” ungkap dia.
“Beliau (presiden) harus memeriksa sendiri apakah fondasinya kokoh menahan guncangan gempa. Ketahanan 21 hari dan subsidi yang rawan membengkak adalah fondasi yang perlu segera kita perkuat bersama. Kita semua tentu ingin membangun kedaulatan negara yang sejati, bukan sekadar ilusi,” tambahnya.
Efatha menawarkan tiga jalan keluar konkret dan terukur yang dapat segera dipertimbangkan oleh presiden berdasarkan hasil pendalaman.
Pertama, percepat pembangunan fasilitas cadangan minyak strategis dengan target ketahanan 90 hari, bukan sebatas arahan normatif.
“Pembangunan infrastruktur ini memakan waktu dua hingga tiga tahun. Presiden perlu mengawal percepatan ini dengan skema pendanaan yang presisi, apakah bersumber dari APBN, BUMN, atau kemitraan dana abadi. Tanpa peta jalan yang terukur, target tiga bulan akan sulit dieksekusi di lapangan,” imbuhnya,
Kedua, lanjut dia, memulai langkah reformasi subsidi energi secara bertahap dan terukur untuk melindungi kelompok rentan.
“Data sasaran sudah terekam baik di DTKS dan NIK. Pemerintah bisa memulai uji coba bantuan langsung tunai khusus energi dalam enam bulan ke depan untuk mengganti subsidi barang. Kita maklumi bahwa secara akademis ini bukan langkah populis, namun inilah wujud nyata kehadiran dan kepemimpinan negara di saat genting,” jelasnya.
Ketiga, bangun solidaritas dan mekanisme koordinasi ASEAN yang lebih nyata.
“Sebagai pemimpin alami di kawasan, Indonesia bisa merangkul negara tetangga untuk mewujudkan kesepakatan berbagi cadangan minyak strategis ASEAN. Saat sahabat kita seperti Filipina mengalami darurat, kita harus melangkah lebih jauh dari sekadar simpati dengan membangun mekanisme saling topang di Asia Tenggara,” jelasnya lagi.
Menutup pemaparannya, akademisi yang juga pendiri Malleum Iustitiae Institute ini mengingatkan bahwa gejolak di kawasan Hormuz adalah ujian kolektif bagi ketahanan bangsa.
“Dunia sudah berkali-kali melewati guncangan energi. Sebaliknya sejarah mencatat, bangsa yang berhasil bertahan adalah mereka yang membaca tanda zaman dengan penuh kehati-hatian, bukan yang paling lantang menyuarakan rasa aman,” ungkapnya lagi.
“Krisis di Selat Hormuz mungkin berjarak 7.000 kilometer dari Tanah Air. Hanya saja dampaknya bisa seketika mengguncang harga kebutuhan pokok dan mengancam dapur rakyat kecil yang harus kita lindungi. Kita semua mendukung presiden untuk terus waspada, mengambil keputusan berbasis data yang matang, dan memiliki keberanian moral untuk melakukan reformasi struktural demi keselamatan bangsa dari hantaman badai,” pungkasnya.
