Berita

Direktur Namarin, Siswanto Rusdi (Foto: YouTube Forum Keadilan)

Politik

Direktur Namarin Bongkar Deretan Kekecewaan Iran terhadap Indonesia

JUMAT, 27 MARET 2026 | 17:58 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Direktur National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi, membeberkan sejumlah kekecewaan Iran terhadap Indonesia yang dinilai telah menggerus hubungan persahabatan kedua negara. 

Dari pertemuannya dengan duta besar dan atase pertahanan Iran di Jakarta, Siswanto mengatakan Iran menyimpan kekecewaan mendalam karena Indonesia tidak menunjukkan sikap tegas terhadap serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel di Minab yang menewaskan sedikitnya 168 orang.

“Iran itu sangat kecewa dengan Indonesia sebetulnya. Ada beberapa hal. Indonesia itu tidak mengecam pembunuhan anak-anak sekolah yang masih kecil-kecil. Tidak ada. Sementara banyak pemimpin lain itu dikecam," ujarnya dalam wawancara podcast di kanal Youtube Forum Keadilan, dikutip Jumat, 27 Maret 2026.


Kemudian keterlambatan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei juga mencederai hubungan emosional kedua negara.

“Putin saja itu sudah duluan. Anwar Ibrahim juga duluan. Kita empat hari setelah itu. Itu pun surat. Apa susahnya, Prabowo, kalau memang dia masih melihat Iran sebagai sesama anggota OKI, gerakan non-blok, atau D8, apa susahnya?" kata Siswanto. 

Lebih lanjut, menurut Siswanto, kedekatan dengan AS membuat Iran meragukan independensi Indonesia. Khususnya saat RI memutuskan bergabung dalam inisiatif yang dicetuskan Presiden Donald Trump, Board of Peace (BoP).

“Apalagi Indonesia kan belakangan sudah berada di dalam grupnya Amerika Serikat. BoP. Jadi agak sulit bagi Iran menawarkan kesempatan kepada Prabowo," ungkapnya. 

Berkaca pada kejadian tahun lalu, Iran merasa diperlakukan tidak pantas setelah keikutsertaannya dalam ajang Multinational Naval Exercise Komodo (MNEK) di Bali (15?"22 Februari 2025) tiba-tiba dibatalkan. 

Siswanto mengatakan, kejadian itu begitu membekas karena kapal perang Iran sempat berkomunikasi dan memperoleh izin melintas, namun mendadak ditolak saat hampir tiba di perairan Indonesia.

"Bergeraklah kapal ini dari Bandar Abbas menuju perairan Indonesia. Nah itu ada 2 kali terjadi komunikasi. Pertama diizinkan, terus setengah jalan tidak diizinkan. Tiba-tiba ketika sudah sedikit lagi masuk ke perairan kita, bang nggak bisa. Ditolak sama sekali. Izinnya dicabut," ungkapnya. 

Siswanto menilai keputusan pencabutan izin mendadak itu tidak lepas dari tekanan AS yang dikabarkan akan hengkang jika Iran turut bergabung.

"Presiden Prabowo ditekan oleh Amerika untuk tidak membolehkan kapal Iran terlibat dalam komodo Exercise? Kalau tetap dibiarkan ikut, Amerika akan angkat kaki bersama sekutunya dari latihan gabungan itu," paparnya. 

Terakhir, terkait penangkapan dan rencana pelelangan tanker MT Arman 114 berisi 1,25 juta barel minyak mentah di dalamnya. Kasus ini menjadi sumber kekecewaan serius karena dinilai tidak lazim dalam praktik internasional. 

“Kenapa kapal ini dilelang? Kami (Iran) saja yang biasa menangkap kapal di Selat Hormuz, kami tidak melelang kapal orang," kata Siswanto mengutip pernyataan pihak Iran.

MT Arman 114 disita otoritas Indonesia setelah tertangkap melakukan transfer minyak ilegal antar kapal pada Juli 2023.

Proses hukum berlanjut hingga pengadilan kemudian menginstruksikan penjualan kapal, menyusul vonis bersalah secara in absentia terhadap kaptennya yang merupakan warga negara Mesir dalam perkara pencemaran.

Sebagai tindak lanjut putusan tersebut, Kejaksaan Agung RI sejak Desember 2025 mulai melelang MT Arman 114 dengan nilai Rp 1,17 triliun serta menetapkan uang jaminan sebesar Rp 118 miliar.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya