OPTIMISME ekonomi yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang berdiri di atas data yang valid.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diproyeksikan berada di kisaran 5 persen pada 2026, bahkan bisa mencapai sekitar 5,3 persen menurut Bank Indonesia.
Inflasi juga relatif terkendali di kisaran 2-3 persen. Di atas kertas, Indonesia adalah potret stabilitas di tengah ketidakpastian global.
Namun persoalannya bukan pada angka yang ditampilkan, melainkan pada realitas yang disembunyikan.
Jika kita membedah lapisan mikro, terlihat pola yang mengkhawatirkan.
Dari sisi kredit, data terbaru menunjukkan bahwa pada Januari 2026 pertumbuhan kredit perbankan mencapai 9,96 persen (year-on-year), dengan kredit konsumsi tumbuh 6,58 persen. Sekilas, ini terlihat sehat.
Namun jika kita melihat instrumen utang konsumtif yang lebih “agresif”, ceritanya berubah. Pinjaman daring (pinjol) meningkat 25,52 persen secara tahunan dengan total outstanding mencapai Rp98,54 triliun.
Bahkan skema buy now pay later (BNPL) di perbankan tumbuh 20,15 persen yoy menjadi Rp27,1 triliun dengan lebih dari 31 juta rekening.
Artinya, konsumsi masyarakat masih bergerak. Tetapi tidak lagi sepenuhnya digerakkan oleh kenaikan pendapatan, melainkan oleh beban utang masa depan.
Di saat yang sama, data juga menunjukkan gejala kehati-hatian yang meningkat. Pertumbuhan kredit mulai melambat pada Februari 2026 menjadi sekitar 9,37 persen yoy -- salah satu indikasinya adalah melemahnya daya beli dan meningkatnya risiko di segmen konsumsi.
Ini adalah alarm senyap. Ekspansi masih ada, namun momentumnya mulai tertahan oleh kelelahan finansial di tingkat akar rumput.
Lalu bagaimana dengan tabungan masyarakat? Secara agregat, Dana Pihak Ketiga (DPK) memang masih tumbuh 13,48 persen yoy menjadi Rp10.076 triliun pada awal 2026.
Tapi, tabungan hanya tumbuh 8,27 persen -- lebih rendah dibanding giro dan deposito. Ini memberi sinyal bahwa likuiditas melimpah di sistem perbankan, tetapi uang tersebut menumpuk di kelas atas. Sementara ketahanan finansial rumah tangga menengah–bawah terus tergerus.
Di sisi lain, tekanan juga terlihat dari perubahan perilaku pembiayaan. Kredit investasi melonjak tinggi hingga 22,38 persen, sementara kredit konsumsi tumbuh lebih lambat.
Ini menunjukkan dorongan ekonomi lebih banyak berasal dari sisi korporasi dan proyek, bukan dari kekuatan konsumsi organik masyarakat.
Sementara itu, di level makro, sistem keuangan memang tampak sangat kuat. Rasio kecukupan modal (CAR) perbankan berada di kisaran 25 persen, dan kredit bermasalah (NPL) hanya sekitar 2,1 persen. Stabil, aman, bahkan impresif.
Tetapi stabilitas sistem keuangan tidak selalu identik dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Di sinilah letak paradoksnya.
Semua indikator besar menunjukkan kondisi yang “baik-baik saja”. Pertumbuhan terjaga, inflasi rendah, kredit tumbuh, perbankan sehat.
Namun di bawah permukaan, sinyal yang muncul berbeda. Utang konsumtif meningkat cepat, pertumbuhan kredit mulai melambat, distribusi likuiditas tidak merata, dan konsumsi semakin bergantung pada pembiayaan.
Inilah yang disebut sebagai divergensi -- kondisi di mana indikator ekonomi makro terlihat stabil, namun fondasi mikro (masyarakat) mulai keropos.
Sejarah menunjukkan, krisis tidak pernah datang saat semua indikator buruk. Justru sebaliknya, krisis sering lahir dalam situasi seperti ini. Ketika angka-angka besar masih memberi rasa aman, sementara tekanan di level rumah tangga terus menumpuk tanpa terlihat.
Karena pada akhirnya, ekonomi tidak runtuh karena angka pertumbuhan turun, melainkan karena ketahanan masyarakat habis lebih dulu.
Dan ketika konsumsi tidak lagi ditopang oleh pendapatan, melainkan oleh utang—maka stabilitas yang terlihat hari ini sebenarnya sedang berdiri di atas fondasi yang perlahan terkikis.
Pertanyaannya bukan lagi apakah ekonomi Indonesia masih tumbuh, tetapi apakah pertumbuhan itu masih sehat, atau hanya sedang dipertahankan dengan napas buatan berupa utang?
Hamdi Putra
Forum Sipil Bersuara (Forsiber)
