Prabowo Jangan Langsung Percaya Klaim Bahlil soal Stok BBM Aman

Presiden Prabowo Subianto diminta untuk tidak langsung percaya terhadap klaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut stok energi nasional masih aman di tengah dampak perang AS-Iran.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan pengecekan berulang terhadap laporan para menterinya, terutama jika pernyataan yang disampaikan terkesan “asal bapak senang”.

“Presiden perlu cek berulang laporan anggota kabinetnya yang terkesan cenderung asal bapak senang semacam itu. Terlebih, statement Bahlil juga sebelumnya terbukti tidak tepat, mulai soal kelangkaan gas, hingga krisis energi di area bencana,” ujar Dedi kepada RMOL di Jakarta sesaat lalu, Kamis, 26 Maret 2026.

Pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga menilai optimisme Bahlil patut dipertanyakan, mengingat posisi Indonesia sebagai negara pengimpor minyak. 

Menurutnya, sikap terlalu optimistis justru berisiko membuat pemerintah tidak siap menghadapi krisis energi yang bisa terjadi secara tiba-tiba.

“Optimisme Bahlil perlu dipertanyakan mengingat Indonesia termasuk pengimpor minyak, jangan justru optimisme itu membuat Indonesia tidak siap ketika alami krisis secara tiba-tiba,” ungkap Dedi.

Ia mencontohkan negara tetangga seperti Malaysia yang sebelumnya pasokan dan harga minyak jauh lebih baik dari Indonesia, saat ini justru mengalami lonjakan yang signifikan. 

“Indonesia perlu tokoh-tokoh jujur agar rakyat juga tahu posisi dan siap membantu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman meski situasi global tengah bergejolak akibat konflik AS-Iran.

“Sekalipun dalam kondisi yang memang hampir semua dunia kena, tetapi kita bersyukur kepada Allah, hari ini BBM di negara kita tercinta, baik bensin, solar, maupun LPG, terpenuhi dengan baik,” ucap Bahlil saat melakukan sidak di Jawa Tengah, yang dipantau secara daring dari Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis, 26 Maret 2026.