Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Setkab)

Politik

Prabowo Punya Posisi Tawar Tinggi soal Iuran BoP

KAMIS, 26 MARET 2026 | 03:07 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemberitaan media asing terkait posisi Indonesia dalam skema pendanaan Board of Peace (BoP) untuk rekonstruksi Gaza memantik perhatian publik.

Klarifikasi langsung Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah menjanjikan kontribusi dana sebesar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp17 triliun) menjadi titik penting dalam dinamika ini.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah melihat langkah Prabowo bukan sekadar klarifikasi teknis, melainkan bagian dari strategi diplomasi yang lebih besar.


Menurutnya, Indonesia saat ini berada dalam posisi tawar yang cukup kuat di tengah konstelasi global, terutama dalam isu Timur Tengah yang sensitif dan sarat kepentingan geopolitik.

“Ini soal bagaimana Indonesia tidak mau didikte dalam skema global yang berpotensi membebani fiskal, tetapi tetap hadir sebagai kekuatan moral dalam perdamaian,” kata Amir, dikutip Kamis 26 Maret 2026.

Amir menilai, langkah Prabowo menunjukkan keseimbangan antara kepentingan domestik dan positioning internasional alias tidak tunduk pada tekanan, tetapi juga tidak menarik diri dari peran global.

Diketahui, laporan Bernama berjudul “Indonesia Made No US$1 Bln Commitment To BoP, Says Prabowo” menyebut bahwa Indonesia tidak memiliki komitmen finansial sebagaimana sebelumnya ramai diberitakan. 

Bahkan, Indonesia juga tidak hadir dalam pertemuan donor pendiri di Washington pada 19 Februari 2026, forum yang menghasilkan komitmen global sebesar 17 miliar dolar AS untuk rekonstruksi Gaza.

Sementara itu, Channel News Asia dalam artikelnya “Prabowo says Indonesia never pledged US$1 billion to Board of Peace, reaffirms peacekeeper role” menyoroti bahwa klarifikasi ini penting untuk meredam kekhawatiran domestik terkait tekanan terhadap APBN.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya