Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Setkab)

Politik

Prabowo Punya Posisi Tawar Tinggi soal Iuran BoP

KAMIS, 26 MARET 2026 | 03:07 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemberitaan media asing terkait posisi Indonesia dalam skema pendanaan Board of Peace (BoP) untuk rekonstruksi Gaza memantik perhatian publik.

Klarifikasi langsung Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah menjanjikan kontribusi dana sebesar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp17 triliun) menjadi titik penting dalam dinamika ini.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah melihat langkah Prabowo bukan sekadar klarifikasi teknis, melainkan bagian dari strategi diplomasi yang lebih besar.


Menurutnya, Indonesia saat ini berada dalam posisi tawar yang cukup kuat di tengah konstelasi global, terutama dalam isu Timur Tengah yang sensitif dan sarat kepentingan geopolitik.

“Ini soal bagaimana Indonesia tidak mau didikte dalam skema global yang berpotensi membebani fiskal, tetapi tetap hadir sebagai kekuatan moral dalam perdamaian,” kata Amir, dikutip Kamis 26 Maret 2026.

Amir menilai, langkah Prabowo menunjukkan keseimbangan antara kepentingan domestik dan positioning internasional alias tidak tunduk pada tekanan, tetapi juga tidak menarik diri dari peran global.

Diketahui, laporan Bernama berjudul “Indonesia Made No US$1 Bln Commitment To BoP, Says Prabowo” menyebut bahwa Indonesia tidak memiliki komitmen finansial sebagaimana sebelumnya ramai diberitakan. 

Bahkan, Indonesia juga tidak hadir dalam pertemuan donor pendiri di Washington pada 19 Februari 2026, forum yang menghasilkan komitmen global sebesar 17 miliar dolar AS untuk rekonstruksi Gaza.

Sementara itu, Channel News Asia dalam artikelnya “Prabowo says Indonesia never pledged US$1 billion to Board of Peace, reaffirms peacekeeper role” menyoroti bahwa klarifikasi ini penting untuk meredam kekhawatiran domestik terkait tekanan terhadap APBN.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya