Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Penangguhan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji menuai sorotan.
Kebijakan yang diambil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dinilai berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah.
Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai keputusan KPK menerima permohonan penangguhan penahanan merupakan langkah yang sensitif, terutama dalam konteks persepsi keadilan hukum di masyarakat.
“Ini berpotensi menimbulkan anggapan adanya privilege bagi elite. Karena itu, KPK perlu membuka dasar pertimbangannya secara jelas agar tidak memicu erosi kepercayaan publik,” ujar Efriza, Selasa, 24 Maret 2026.
Menurutnya, keputusan tersebut juga menimbulkan kesan ketidakadilan, terlebih karena Yaqut dapat merayakan Idul Fitri di rumah. Kondisi ini dinilai memperkuat persepsi adanya perlakuan berbeda antara elite dan masyarakat biasa dalam proses hukum.
Efriza berpandangan, langkah KPK tersebut menunjukkan gejala melemahnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Jika dibiarkan, hal ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap integritas lembaga tersebut.
Ia juga menyoroti bahwa dalam praktiknya, penegakan hukum kerap dipengaruhi oleh faktor relasi sosial, kekuatan politik, hingga status ekonomi pelaku. Dalam kasus ini, Yaqut yang dinilai dekat dengan lingkar kekuasaan dianggap memperoleh perlakuan yang lebih lunak.
“Ketika hukum berhadapan dengan individu dari kelas sosial atas, seperti politisi kuat, maka penegakan hukum cenderung tampak kompromistis dan kurang transparan. Ini yang kini dipertanyakan publik,” jelasnya.
Lebih jauh, Efriza memperkirakan kondisi ini mencerminkan kemunduran dalam kinerja lembaga antikorupsi. Ia mengingatkan, jika KPK tidak segera memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel, maka kepercayaan publik bisa semakin tergerus.
Situasi ini pun menjadi ujian serius bagi KPK dalam menjaga kredibilitas dan komitmennya terhadap prinsip keadilan serta pemberantasan korupsi di Indonesia.
