Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Istimewa)

Politik

Berkali-kali Kalah, tapi Prabowo Tidak Menjatuhkan Sistem

SELASA, 24 MARET 2026 | 06:16 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Perjalanan politik Prabowo Subianto yang berulang kali mengalami kekalahan dalam pemilihan presiden sebelum akhirnya memenangkan kontestasi, menunjukkan bahwa demokrasi memberi ruang bagi siapa pun yang konsisten dan memiliki daya juang.

Demikian pandangan pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, dikutip Selasa 24 Maret 2026.

“Prabowo itu petarung. Berkali-kali kalah, tapi tidak menjatuhkan sistem. Ia justru kembali lewat mekanisme demokrasi dan akhirnya menang,” kata Amir.


Dalam analisisnya, Amir menguraikan sejumlah skenario risiko apabila terjadi upaya sistematis untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo.

Pertama, Fragmentasi Elite Politik
Upaya delegitimasi pemerintahan berpotensi memecah elite menjadi beberapa faksi yang saling berhadapan. Kondisi ini bisa memicu konflik terbuka, baik di parlemen maupun di ruang publik.

Kedua, Perebutan Jabatan dan Kekuasaan

Alih-alih fokus pada kepentingan rakyat, dinamika politik justru berpotensi bergeser menjadi ajang perebutan posisi strategis. Hal ini memperburuk kualitas tata kelola pemerintahan.

“Ketika pemerintah dilemahkan, yang muncul bukan solusi, tapi kompetisi liar antar-elite. Semua ingin mengisi kekosongan kekuasaan,” kata Amir.

Ketiga, Penurunan Kepercayaan Publik
Instabilitas politik akan berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap negara. Dalam jangka panjang, ini bisa mengganggu legitimasi institusi demokrasi itu sendiri.

Keempat, Kerentanan Intervensi Asing
Dalam perspektif geopolitik, kondisi domestik yang tidak stabil membuka peluang bagi aktor eksternal untuk masuk dan memanfaatkan situasi.

“Ini yang sering luput. Ketika negara tidak stabil, aktor global bisa memainkan pengaruhnya, baik secara ekonomi maupun politik,” ujar Amir.

Meski demikian, Amir juga mengingatkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran harus tetap menjaga soliditas internal dan fokus pada agenda kerakyatan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya