Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Istimewa)

Politik

Berkali-kali Kalah, tapi Prabowo Tidak Menjatuhkan Sistem

SELASA, 24 MARET 2026 | 06:16 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Perjalanan politik Prabowo Subianto yang berulang kali mengalami kekalahan dalam pemilihan presiden sebelum akhirnya memenangkan kontestasi, menunjukkan bahwa demokrasi memberi ruang bagi siapa pun yang konsisten dan memiliki daya juang.

Demikian pandangan pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, dikutip Selasa 24 Maret 2026.

“Prabowo itu petarung. Berkali-kali kalah, tapi tidak menjatuhkan sistem. Ia justru kembali lewat mekanisme demokrasi dan akhirnya menang,” kata Amir.


Dalam analisisnya, Amir menguraikan sejumlah skenario risiko apabila terjadi upaya sistematis untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo.

Pertama, Fragmentasi Elite Politik
Upaya delegitimasi pemerintahan berpotensi memecah elite menjadi beberapa faksi yang saling berhadapan. Kondisi ini bisa memicu konflik terbuka, baik di parlemen maupun di ruang publik.

Kedua, Perebutan Jabatan dan Kekuasaan

Alih-alih fokus pada kepentingan rakyat, dinamika politik justru berpotensi bergeser menjadi ajang perebutan posisi strategis. Hal ini memperburuk kualitas tata kelola pemerintahan.

“Ketika pemerintah dilemahkan, yang muncul bukan solusi, tapi kompetisi liar antar-elite. Semua ingin mengisi kekosongan kekuasaan,” kata Amir.

Ketiga, Penurunan Kepercayaan Publik
Instabilitas politik akan berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap negara. Dalam jangka panjang, ini bisa mengganggu legitimasi institusi demokrasi itu sendiri.

Keempat, Kerentanan Intervensi Asing
Dalam perspektif geopolitik, kondisi domestik yang tidak stabil membuka peluang bagi aktor eksternal untuk masuk dan memanfaatkan situasi.

“Ini yang sering luput. Ketika negara tidak stabil, aktor global bisa memainkan pengaruhnya, baik secara ekonomi maupun politik,” ujar Amir.

Meski demikian, Amir juga mengingatkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran harus tetap menjaga soliditas internal dan fokus pada agenda kerakyatan.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya