Berita

Ilustrasi

Politik

Komnas HAM Harus Proaktif Selidiki Fakta Teror Air Keras

JUMAT, 20 MARET 2026 | 19:29 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komnas HAM diminta proaktif mengawal perkembangan kasus teror penyiraman air keras yang dialami aktivis KontraS Andrie Yunus.

Desakan itu disampaikan HMI Hukum Brawijaya menyusul pengumuman empat terduga pelaku berstatus prajurit TNI.

Ketua Umum HMI Hukum Brawijaya, Mauladani mengatakan, pengawasan Komnas HAM menjadi penting untuk menguji fakta dari penanganan kasus tersebut oleh Polri dan Puspom TNI.


"Kami mendesak agar Komnas HAM selalu proaktif mengungkap dan menyelidiki fakta-fakta yang disampaikan oleh TNI dan Polri," kata Mauladani dalam keterangan tertulis, Jumat 20 Maret 2026.

Kata Mauladani, peran Komnas HAM juga sebagai bentuk dukungan kepada Andrie Yunus yang dikenal vokal sebagai aktivis pembela HAM.

"Sudah sepatutnya Komnas HAM menaruh atensi lebih terhadap Pembela HAM yang coba dibungkam secara sistematis seperti ini," katanya.

Seiring perkembangan kasus itu, Mauladani juga berharap dibentuk tim khusus dalam pendalaman fakta peristiwa.

"Melihat perkembangan pengusutan, penting bagi Komnas HAM untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TPGF) yang terdiri dari unsur independen," tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya