Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Bakom RI)

Politik

Prabowo Beberkan Kronologi RI Gabung BoP untuk Perjuangan Palestina

JUMAT, 20 MARET 2026 | 08:28 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap kronologi di balik keputusan Indonesia bergabung dalam dewan perdamaian Board of Peace (BoP) bersama sejumlah negara mayoritas Muslim, sebagai bagian dari upaya konkret memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Dalam diskusi bersama pakar dan jurnalis senior di Hambalang, yang tayang Kamis, 19 Maret 2026, Prabowo menegaskan bahwa langkah tersebut diambil melalui pertimbangan matang, dengan orientasi utama mendukung solusi dua negara (two-state solution) bagi konflik Israel-Palestina.

Ia menjelaskan, keterlibatan Indonesia bermula saat dirinya menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB pada 23 September, yang menegaskan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. 


Tak lama berselang, Prabowo bersama tujuh pemimpin negara Muslim diundang oleh Presiden AS Donald Trump dalam sebuah pertemuan penting. Dalam forum tersebut, Trump meminta dukungan terhadap rencana 21 poin guna menciptakan perdamaian berkelanjutan di Gaza. 

Proposal itu, menurut Prabowo, dipaparkan secara rinci oleh utusan khusus AS Steve Witkoff, termasuk poin-poin yang membuka peluang bagi Palestina menjadi negara merdeka dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

"Jadi, kita lihat ini (poin) 19 dan 20 ada peluang (untuk kemerdekaan Palestina) walaupun kita tahu ini sedikit. Akhirnya, kita berdelapan (pimpinan negara mayoritas Muslim) diskusi, kita dukung ini atau tidak? Akhirnya, dalam lobi-lobi  kita bilang, kita dukung," ujar Prabowo.

Ia juga mengingat momen ketika para pemimpin menunjuk Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani sebagai juru bicara untuk menyampaikan sikap bersama kepada Trump. 

“We like your plan. But the problem is not us. The problem is Prime Minister Netanyahu of Israel,” kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menilai keikutsertaan dalam BoP merupakan langkah strategis agar Indonesia dapat berperan langsung memengaruhi arah kebijakan yang berpihak pada Palestina. 

"Kalau kita di dalam, mungkin kita bisa pengaruhi dan membantu rakyat Palestina,” ujarnya. “Kalau di luar (BoP), kita tidak bisa (memperjuangkan Palestina). Jadi, akhirnya kita putuskan, kita masuk," paparnya.

Presiden RI mengaku tidak segan angkat kaki dari BoP jika hasil-hasil keputusannya tidak sejalan dengan kepentingan Indonesia atau Palestina.

"Jadi, saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina," pungkas Prabowo.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya