Berita

Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Center for Public Policy Centre, Adinda Tenriangke Muchtar. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Prabowo Inkosisten soal Kritik Masyarakat Sipil

SENIN, 16 MARET 2026 | 15:55 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pernyataan terbaru Presiden Prabowo Subianto terkait kritik masyarakat sipil, dinilai sebagai sikap yang tidak konsisten alias inkonsisten terhadap sikap sebelumnya saat awal menduduki pemerintahan.

Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Adinda Tenriangke Muchtar memandang, pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut pengamat pengkritik pemerintah didanai oleh pihak asing sangat disesalkan.

“Karena sebelum-sebelumnya kan pemerintah mengatakan terbuka atas masukan dan kritik dari masyarakat, tapi tampaknya hal itu tidak konsisten dilakukan,” ujar Adinda kepada RMOL, Senin, 16 Maret 2026.


Oleh karenanya, Adinda mengaku tidak heran apabila indeks demokrasi, termasuk kepercayaan terhadap lembaga-lembaga atau pilar demokrasi terkait juga rendah, termasuk kepada DPR di berbagai level, tidak hanya di tingkat nasional.

“Hal ini juga jelas menunjukkan bahwa kebebasan akademik, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi masih rentan di Indonesia,” kata Adinda.

Lebih lanjut, Adinda juga menyinggung soal penyerangan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, termasuk kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto beberapa waktu lalu.

“Hal ini jelas menjadi sinyal yang negatif dan mengkhawatirkan bagi demokrasi di Indonesia,” demikian Adinda.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya