Berita

Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Center for Public Policy Centre, Adinda Tenriangke Muchtar. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Prabowo Inkosisten soal Kritik Masyarakat Sipil

SENIN, 16 MARET 2026 | 15:55 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pernyataan terbaru Presiden Prabowo Subianto terkait kritik masyarakat sipil, dinilai sebagai sikap yang tidak konsisten alias inkonsisten terhadap sikap sebelumnya saat awal menduduki pemerintahan.

Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Adinda Tenriangke Muchtar memandang, pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut pengamat pengkritik pemerintah didanai oleh pihak asing sangat disesalkan.

“Karena sebelum-sebelumnya kan pemerintah mengatakan terbuka atas masukan dan kritik dari masyarakat, tapi tampaknya hal itu tidak konsisten dilakukan,” ujar Adinda kepada RMOL, Senin, 16 Maret 2026.


Oleh karenanya, Adinda mengaku tidak heran apabila indeks demokrasi, termasuk kepercayaan terhadap lembaga-lembaga atau pilar demokrasi terkait juga rendah, termasuk kepada DPR di berbagai level, tidak hanya di tingkat nasional.

“Hal ini juga jelas menunjukkan bahwa kebebasan akademik, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi masih rentan di Indonesia,” kata Adinda.

Lebih lanjut, Adinda juga menyinggung soal penyerangan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, termasuk kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto beberapa waktu lalu.

“Hal ini jelas menjadi sinyal yang negatif dan mengkhawatirkan bagi demokrasi di Indonesia,” demikian Adinda.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya