TIDAK ada kekuasaan yang abadi. Ada waktunya runtuh. Termasuk Dinasti Umayyah, kekuasaanya sangat besar, menguasai dunia saat itu. Semuanya tinggal sejarah.
Ada masa ketika dunia Islam dipimpin oleh sebuah kekuasaan raksasa bernama Dinasti Umayyah. Dinasti ini berpusat di Damaskus dan berkuasa dari tahun 661 hingga 750 M. Dalam hampir satu abad kekuasaan itu, wilayah Islam membentang luar biasa luas. Dari Andalusia di Spanyol di Barat sampai India di Timur.
Kalau zaman itu sudah ada maskapai penerbangan murah, mungkin perjalanan dari ujung ke ujung kekhalifahan saja bisa bikin pramugari pensiun sebelum mendarat.
Namun seperti banyak imperium besar dalam sejarah, Umayyah tidak runtuh karena musuh dari luar. Tidak ada invasi mendadak dari planet lain. Yang menghancurkan mereka justru konflik internal yang perlahan-lahan memakan fondasi kekuasaan sendiri. Ya, seperti rayap politik yang bekerja diam-diam di balik dinding istana.
Ketika Dinasti Abbasiyah berhasil menjatuhkan kekhalifahan terakhir Umayyah pada tahun 750 M, sebagian orang mengira itu sekadar kudeta politik biasa. Padahal, keruntuhan itu adalah akumulasi masalah yang sudah lama membusuk di dalam tubuh kekuasaan.
Masalah pertama adalah sistem suksesi yang tidak jelas. Ini bom waktu politik yang setiap saat bisa meledak.
Banyak khalifah Umayyah menunjuk lebih dari satu putra mahkota. Pola yang sering terjadi adalah takhta diwariskan kepada putra tertua terlebih dahulu. Kemudian, dilanjutkan kepada putra kedua, ketiga, atau bahkan kerabat lain seperti paman atau saudara kandung.
Masalah muncul ketika putra mahkota pertama sudah naik takhta. Ia sering kali mengangkat putranya sendiri sebagai penerus, mengabaikan wasiat khalifah sebelumnya.
Nuan bayangkan saja suasana istana saat itu. Saudara merasa dikhianati. Paman merasa dilangkahi. Sepupu merasa punya hak yang dicuri. Istana Damaskus pun berubah menjadi panggung drama kekuasaan yang jauh lebih panas dari rapat koalisi politik modern yang tiba-tiba berubah arah menjelang pemilu.
Akibatnya, setiap pergantian khalifah hampir selalu diwarnai intrik dan persaingan tidak sehat di antara keluarga kerajaan. Energi pemerintahan habis untuk menjaga kursi kekuasaan dari ancaman saudara sendiri.
Dalam kondisi seperti itu, stabilitas politik jelas sulit terjaga. Belum selesai drama keluarga, muncul pula luka lama bernama fanatisme kesukuan.
Islam pada awalnya berhasil meredam pertikaian lama antara bangsa Arab Selatan dan Arab Utara. Namun pada masa Umayyah, api itu kembali menyala. Ini terutama setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah.
Bangsa Arab Selatan yang diwakili oleh kabilah Qalb adalah pendukung utama keluarga Umayyah. Hal itu diperkuat oleh hubungan darah karena ibu Yazid, Ma’sum, berasal dari kabilah tersebut.
Sebaliknya, bangsa Arab Utara yang diwakili kabilah Qais menolak pengganti Yazid, yaitu Muawiyah II, dan justru mengakui kekhalifahan Abdullah bin Zubair.
Pertentangan itu akhirnya meledak menjadi bentrokan fisik. Kabilah Qalb berhasil mengalahkan Qais dan membuka jalan bagi Marwan I untuk naik ke kursi kekhalifahan.
Namun konflik kesukuan itu tidak pernah benar-benar selesai. Ia terus menjadi retakan politik yang menggerogoti stabilitas pemerintahan hingga akhir masa Umayyah.
Masalah berikutnya adalah fanatisme kearaban yang sangat kuat. Banyak khalifah Umayyah memandang bangsa Arab sebagai kelompok elite. Sementara Muslim non-Arab yang dikenal sebagai mawali, dipandang lebih rendah.
Padahal Islam sejak awal membawa prinsip kesetaraan.
Diskriminasi terhadap mawali menimbulkan kebencian yang mendalam. Ini terutama di wilayah Persia. Tidak heran jika setiap gerakan pemberontakan terhadap Umayyah selalu mendapat dukungan kuat dari kalangan mawali.
Dalam bukunya At-Tarikh al-Islamy al-‘Am, sejarawan Ali Ibrahim Hassan menjelaskan, para mawali akhirnya berbalik memusuhi orang Arab karena mereka merasa diperlakukan tidak adil.
Sementara itu, sebagian khalifah Umayyah justru tenggelam dalam kemewahan. Yazid bin Muawiyah dikenal gemar berpesta, memukul gendang, bernyanyi dengan budak wanita, bahkan meminum minuman keras.
Yazid bin Abdul Malik juga terkenal hidup berfoya-foya bersama budak wanita. Putranya, Al-Walid II, bahkan mewarisi kebiasaan hedonis tersebut.
Gaya hidup seperti ini sangat kontras dengan kehidupan rakyat biasa. Ketika penguasa hidup seperti festival yang tidak pernah selesai, wajar jika legitimasi moral mereka perlahan menghilang.
Konflik lain datang dari kelompok Syiah. Mereka meyakini, kepemimpinan umat Islam seharusnya berada di tangan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya karena dianggap sebagai wasiat Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka, Umayyah adalah perampas kekuasaan.
Permusuhan ini membuat konflik dengan kelompok oposisi seperti Syiah dan Khawarij terus mengganggu stabilitas pemerintahan Umayyah.
Akhirnya semua faktor ini bertemu pada satu titik sejarah yang dramatis. Gerakan Dinasti Abbasiyah muncul dengan strategi politik sangat cerdik. Mereka merangkul semua pihak yang kecewa terhadap Umayyah, mulai Syiah, Khawarij, dan terutama mawali. Koalisi besar pun terbentuk.
Pada tahun 750 M, pasukan Abbasiyah yang dipimpin Abu al-Abbas as-Saffah berhasil mengalahkan pasukan khalifah terakhir Umayyah, Marwan II. Marwan II akhirnya terbunuh di Busir, wilayah Bani Sueif di Mesir.
Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Umayyah di Damaskus. Bersamaan dengan itu pula, dominasi eksklusif Arab atas kekhalifahan Islam mulai berakhir. Ini karena kekuasaan selanjutnya banyak dipengaruhi oleh unsur Persia. Kemudian, Turki dalam pemerintahan Abbasiyah maupun Ottoman.
Sejarah ini meninggalkan pelajaran pahit. Sebuah peradaban besar tidak selalu runtuh karena serangan musuh dari luar. Kadang ia hancur karena konflik keluarga, diskriminasi sosial, kesombongan elit, dan pemimpin yang terlalu jauh dari rakyatnya.
Sejarah ini terasa sangat klasik. Anehya, setiap abad selalu ada saja kekuasaan yang merasa dirinya kebal terhadap hukum sejarah itu. Padahal, dari Umayyah sampai politik modern, resep kehancuran ternyata sering sama, yakni terlalu sibuk mengurus dinasti, lupa mengurus negeri. Terlalu sibuk menggemukkan famili, lupa pada jeritan rakyat sendiri.
Rosadi JamaniKetua Satupena Kalbar