Berita

Kepadatan kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk Bali. (Foto: Dokumentasi ASDP)

Politik

Kemacetan Horor di Gilimanuk Alarm Evaluasi Sistem Mudik

SENIN, 16 MARET 2026 | 09:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kementerian Perhubungan bersama lembaga terkait didesak segera mengambil langkah cepat dan konkret untuk mengurai kemacetan parah yang terjadi di jalur Denpasar–Gilimanuk, Bali.

Kemacetan panjang dilaporkan terjadi pada arus mudik hari ini dengan antrean kendaraan yang mengular hingga sekitar 45–50 kilometer menuju Pelabuhan Gilimanuk. Kondisi tersebut membuat ribuan pemudik harus menunggu berjam-jam di jalan tanpa kepastian waktu penyeberangan.

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menilai situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan hak masyarakat yang sedang melakukan perjalanan mudik.


“Kemacetan hingga puluhan kilometer ini menunjukkan perlunya langkah penanganan yang cepat, terkoordinasi, dan terukur. Negara harus hadir memastikan para pemudik bisa melakukan perjalanan dengan aman dan manusiawi,” tegas Sudjatmiko dalam keterangannya, Senin, 16 Maret 2026.

Ia meminta Kementerian Perhubungan, kepolisian, PT ASDP Indonesia Ferry, serta pemerintah daerah segera memperkuat koordinasi untuk melakukan rekayasa lalu lintas dan penguatan manajemen penyeberangan agar antrean kendaraan dapat segera terurai.

Menurutnya, koordinasi dengan operator penyeberangan harus menjadi prioritas agar kapasitas layanan bisa segera ditingkatkan sesuai lonjakan kendaraan.

“Koordinasi dengan ASDP harus diperkuat. Jika memang diperlukan penambahan armada ferry untuk mempercepat proses penyeberangan, maka langkah itu harus segera dilakukan secepatnya. Jangan menunggu antrean makin panjang dan masyarakat semakin lama terjebak di jalan,” ujarnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mendorong penerapan manajemen antrean yang lebih tertib dan transparan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau kepadatan kendaraan secara real time sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi perjalanan yang akurat.

“Lonjakan kendaraan saat mudik sebenarnya bisa diprediksi sejak awal. Karena itu kesiapan armada, pengaturan jadwal penyeberangan, serta rekayasa arus kendaraan harus dipastikan berjalan maksimal,” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar persoalan kemacetan horor di jalur strategis seperti Denpasar–Gilimanuk tidak terus berulang setiap musim mudik.

“Kita ingin sistem transportasi yang lebih siap dan responsif. Jangan sampai setiap tahun masyarakat menghadapi persoalan yang sama. Pemerintah harus memastikan mudik berlangsung aman, lancar, dan manusiawi,” pungkasnya.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya