Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nevi Zuairina. (Foto: Humas PKS)
Wacana kebijakan work from home (WFH) sebagai langkah penghematan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang didorong oleh Prabowo Subianto dapat menjadi solusi jangka pendek untuk merespons potensi tekanan energi akibat dinamika geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah.
Namun demikian, menurut Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nevi Zuairina, kebijakan tersebut harus dilihat sebagai bagian dari strategi yang lebih luas dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
“WFH dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan dalam situasi tertentu, terutama ketika negara menghadapi potensi tekanan energi akibat konflik global. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk memiliki semacam ‘mode darurat’ dalam mengelola konsumsi energi nasional,” ujar Nevi, Senin, 16 Maret 2026.
Nevi menjelaskan bahwa sektor transportasi merupakan salah satu pengguna BBM terbesar, terutama di kota-kota besar. Karena itu, jika kebijakan WFH diterapkan secara terbatas dan terukur, potensi penghematan energi nasional cukup signifikan.
Selain itu, lanjut Nevi, pengurangan mobilitas kendaraan juga dapat membantu menekan tingkat kemacetan di wilayah metropolitan serta menurunkan biaya operasional negara yang berkaitan dengan konsumsi BBM bersubsidi dan penggunaan kendaraan dinas. Namun penerapan WFH juga memiliki sejumlah keterbatasan.
“Tidak semua sektor ekonomi dapat menjalankan sistem kerja jarak jauh, terutama sektor industri, transportasi, perdagangan, dan berbagai layanan publik yang menuntut kehadiran fisik di lapangan,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, pada beberapa institusi produktivitas dan koordinasi kerja juga dapat terdampak jika sistem kerja jarak jauh tidak diatur dengan baik.
Nevi juga menyoroti potensi dampak ekonomi di kawasan perkotaan, khususnya bagi pelaku usaha kecil seperti warung makan, transportasi lokal, dan berbagai layanan yang selama ini bergantung pada aktivitas pekerja kantor.
Karena itu, menurutnya pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan penghematan BBM tidak berhenti pada langkah jangka pendek semata.
“Fokus kebijakan tidak boleh hanya pada slogan penghematan BBM, tetapi pada penurunan konsumsi energi yang terukur per sektor. Pemerintah perlu memperkuat cadangan energi nasional, mendiversifikasi sumber impor, mengoptimalkan kilang, serta mempercepat pengembangan energi terbarukan, biofuel, dan elektrifikasi transportasi,” tegas Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat II ini menambahkan bahwa kondisi pasokan BBM nasional saat ini relatif aman, termasuk menjelang Idulfitri, dengan cadangan berbagai jenis BBM yang masih berada pada kisaran lebih dari tiga minggu hingga lebih dari satu bulan.
“Langkah antisipatif tetap diperlukan agar Indonesia memiliki sistem energi yang lebih tangguh dalam menghadapi dinamika global di masa depan,” tutup Nevi Zuairina.
