Berita

Wakil Ketua Umum Prima, Alif Kamal. (Foto: Dokumentasi Prima)

Politik

Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Timbulkan Opini Liar Rakyat

SABTU, 14 MARET 2026 | 01:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penyiraman air keras kepada aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, disesalkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Wakil Ketua Umum Prima, Alif Kamal mengutuk keras dugaan tindakan penyiraman air keras terhadap Andrie, karena tindakan kekerasan tersebut merupakan perbuatan tidak manusiawi yang mencederai ruang demokrasi.

"Kami mengutuk keras dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS. Kepolisian harus segera mengusut kejadian ini secara serius dan transparan,” ujar Alif dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026.


Menurutnya, aparat penegak hukum harus segera mengusut tuntas peristiwa tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. 

Alif memandang, tindakan kekerasan seperti ini berpotensi memperkeruh situasi di tengah upaya pemerintah yang sedang fokus menjalankan berbagai program kerakyatan. 

“Peristiwa seperti ini bisa menjadi upaya memancing di air keruh di tengah semangat pemerintah yang terus melaksanakan berbagai program kerakyatan. Karena itu, aparat kepolisian harus bergerak cepat agar tidak berkembang berbagai spekulasi,” bebernya.

Alif juga menegaskan bahwa pengusutan yang transparan penting dilakukan untuk mencegah munculnya opini liar di masyarakat, terutama terkait isu pembungkaman terhadap suara-suara kritis dari aktivis.

“Agar tidak muncul opini liar bahwa ada pembungkaman terhadap suara-suara aktivis, maka pihak kepolisian harus mengusut tuntas kejadian ini hingga pelaku dan motifnya jelas,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam berbagai kesempatan pemerintah justru menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik dari kelompok masyarakat sipil. Menurutnya, pemerintah selama ini berupaya merangkul kelompok-kelompok yang kritis guna menjaga keseimbangan dalam proses pemerintahan.

“Dalam beberapa kesempatan, pemerintah justru terus merangkul kelompok-kelompok yang bersuara kritis. Langkah ini penting untuk mendapatkan masukan sehingga jalannya pemerintahan tetap berimbang dan responsif terhadap aspirasi masyarakat,” demikian Alif menambahkan.


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Ombudsman RI Pelototi Tata Kelola Haji

Kamis, 23 April 2026 | 10:15

Kemlu Protes Spanduk "Rising Lion" Israel di RS Indonesia Gaza

Kamis, 23 April 2026 | 10:06

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan ke Rp17.274 per Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 09:21

Kisah Epik Sang ‘King of Pop’: Film Biopik Michael Resmi Menggebrak Bioskop Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:18

Ketua KONI Ponorogo Sugiri Heru Sangoko Dicecar KPK Soal Pemberian Fee ke Sudewo

Kamis, 23 April 2026 | 09:15

MUI Minta Jemaah Haji Doakan Pemimpin Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:14

Bursa Asia Menguat: Nikkei Cetak Rekor

Kamis, 23 April 2026 | 09:07

Harga Minyak Kembali Tembus 100 Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 08:58

Wall Street Perkasa Berkat Donald Trump

Kamis, 23 April 2026 | 07:41

Pentagon Pecat Petinggi Angkatan Laut John Phelan di Tengah Gencatan Senjata

Kamis, 23 April 2026 | 07:25

Selengkapnya