Berita

Wakil Ketua Umum Prima, Alif Kamal. (Foto: Dokumentasi Prima)

Politik

Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Timbulkan Opini Liar Rakyat

SABTU, 14 MARET 2026 | 01:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penyiraman air keras kepada aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, disesalkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Wakil Ketua Umum Prima, Alif Kamal mengutuk keras dugaan tindakan penyiraman air keras terhadap Andrie, karena tindakan kekerasan tersebut merupakan perbuatan tidak manusiawi yang mencederai ruang demokrasi.

"Kami mengutuk keras dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS. Kepolisian harus segera mengusut kejadian ini secara serius dan transparan,” ujar Alif dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026.


Menurutnya, aparat penegak hukum harus segera mengusut tuntas peristiwa tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. 

Alif memandang, tindakan kekerasan seperti ini berpotensi memperkeruh situasi di tengah upaya pemerintah yang sedang fokus menjalankan berbagai program kerakyatan. 

“Peristiwa seperti ini bisa menjadi upaya memancing di air keruh di tengah semangat pemerintah yang terus melaksanakan berbagai program kerakyatan. Karena itu, aparat kepolisian harus bergerak cepat agar tidak berkembang berbagai spekulasi,” bebernya.

Alif juga menegaskan bahwa pengusutan yang transparan penting dilakukan untuk mencegah munculnya opini liar di masyarakat, terutama terkait isu pembungkaman terhadap suara-suara kritis dari aktivis.

“Agar tidak muncul opini liar bahwa ada pembungkaman terhadap suara-suara aktivis, maka pihak kepolisian harus mengusut tuntas kejadian ini hingga pelaku dan motifnya jelas,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam berbagai kesempatan pemerintah justru menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik dari kelompok masyarakat sipil. Menurutnya, pemerintah selama ini berupaya merangkul kelompok-kelompok yang kritis guna menjaga keseimbangan dalam proses pemerintahan.

“Dalam beberapa kesempatan, pemerintah justru terus merangkul kelompok-kelompok yang bersuara kritis. Langkah ini penting untuk mendapatkan masukan sehingga jalannya pemerintahan tetap berimbang dan responsif terhadap aspirasi masyarakat,” demikian Alif menambahkan.


Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Masalah Klasik Tak Boleh Terulang di Musim Haji 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:15

BSI Semakin Diminati, Tabungan Tumbuh Tertinggi di Industri

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:13

Jembatan Rusak di Pandeglang Diperbaiki Usai Tiga Siswa Jatuh

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:05

ATR/BPN Rumuskan Pola Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:53

Tim Kuasa Hukum Nilai Tuntutan Nadiem Tak Berdasar Fakta Persidangan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:44

Kelantan Siapkan Kota Bharu Jadi Hub Asia, Sasar Direct Flight Bangkok hingga Osaka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:33

PLN Luncurkan Green Future Powered Today

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:30

Riki Sendjaja dan Petrus Halim Dikorek KPK soal Kredit Macet di LPEI

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:27

Juri LCC MPR Harus Minta Maaf Terbuka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:21

Polisi Jaga Ratusan Gereja di Jadetabek

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:14

Selengkapnya