Anggota Komisi VI DPR RI Zulfikar Hamonangan (Foto: Dokumen Pribadi)
Komisi VI DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak konflik geopolitik global terhadap sektor pertanian nasional, terutama potensi kenaikan harga pupuk.
Anggota Komisi VI DPR RI, Zulfikar Hamonangan, menilai eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi mengganggu rantai pasok energi serta bahan baku industri pupuk dunia.
“Ketika konflik geopolitik memanas, harga energi dan bahan baku pupuk biasanya ikut naik. Dampaknya langsung dirasakan petani karena biaya produksi meningkat,” kata Zulfikar kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026.
Legislator dari Partai Demokrat itu menilai kenaikan harga pupuk dapat mendorong petani menunda atau bahkan mengurangi masa tanam. Kondisi tersebut berisiko menurunkan produksi pertanian dan memicu kenaikan harga pangan, termasuk sayur-sayuran.
Ia menambahkan, tekanan terhadap sektor pertanian juga dapat diperparah oleh potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat ketidakstabilan geopolitik global.
“Jika harga energi naik, biaya produksi dan distribusi juga ikut meningkat. Sementara kemampuan subsidi pemerintah terbatas untuk menahan kenaikan tersebut,” ujarnya.
Selain faktor eksternal, Zulfikar juga menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku pupuk yang membuat sektor pertanian rentan terhadap gejolak pasar global.
“Selama kita masih bergantung pada impor bahan baku, setiap krisis global akan langsung berdampak pada sektor pertanian kita,” kata dia.
Ia juga menyinggung persoalan distribusi pupuk bersubsidi yang dinilai masih rentan terhadap praktik mafia pupuk di lapangan. Menurutnya, sekitar 2.000 kios pupuk pernah ditutup akibat dugaan penyimpangan distribusi.
“Ini menunjukkan tata kelola distribusi pupuk masih perlu dibenahi,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ketergantungan sektor pertanian terhadap pupuk di Indonesia masih cukup tinggi.
Dalam Sensus Pertanian 2023, tercatat sekitar 27,8 juta rumah tangga usaha pertanian, dengan 17,2 juta di antaranya merupakan petani gurem yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya produksi.
Di sisi lain, BPS mencatat impor pupuk Indonesia mencapai sekitar 7,52 juta ton pada 2024 dengan nilai sekitar 1,98 miliar Dolar AS, berdasarkan data UN Comtrade. Sebagian besar pasokan impor berasal dari Tiongkok, Rusia, Kanada, Mesir, dan Yordania.
Karena itu, Zulfikar mendorong pemerintah memperkuat pengawasan distribusi pupuk sekaligus meningkatkan produksi bahan baku pupuk dalam negeri.
“Komisi VI DPR RI akan terus mengawal kebijakan industri pupuk nasional agar petani tidak menjadi pihak yang paling dirugikan setiap kali terjadi gejolak global,” kata Zulfikar.
