Berita

Tim penasihat hukum beneficial owner PT OTM Muhamad Kerry Adrianto Riza, Patra M Zen (tengah). (Foto: Istimewa)

Hukum

Terminal BBM PT OTM Penting bagi Ketahanan Energi Nasional

JUMAT, 13 MARET 2026 | 06:01 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Keberadaan terminal penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) milik PT Orbit Terminal Merak (OTM) penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional. 

Demikian disampaikan tim penasihat hukum beneficial owner PT OTM Muhamad Kerry Adrianto Riza, Patra M Zen dalam keterangannya, dikutip Jumat 13 Maret 2026. 

Kerry Riza diketahui mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 15 tahun pidana penjara dan uang pengganti Rp 2,9 triliun dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang PT Pertamina.


Patra mengatakan, isu energi saat ini menjadi persoalan global, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik yang berpotensi memengaruhi pasokan energi. 

Mengutip pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Patra mengatakan, ketahanan energi nasional saat ini berkisar antara 20 hingga 25 hari.

Ia menegaskan bahwa kapasitas penyimpanan BBM yang dimiliki OTM merupakan bagian dari total kapasitas penyimpanan nasional yang selama ini disewa Pertamina dari tahun 2014 untuk menjaga ketahanan energi nasional.

“Kalau pemerintah bilang kapasitas penyimpanan, kapasitas untuk menyimpan BBM itu, termasuk di dalamnya adalah tangki OTM,” kata Patra.

Patra juga menekankan bahwa perkara ini menimbulkan dampak serius terhadap iklim investasi. Investor akan ragu menanamkan modal jika aset bisa dirampas, pemilik dipenjara, dan pembayaran terus diturunkan dalam perjanjian. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan dunia usaha.

Patra juga menyoroti lemahnya perlindungan terhadap direksi BUMN, karena sewaktu-waktu kesalahan bisa dicari-cari.

Sehingga fungsi pengawasan komisaris maupun RUPS yang memberikan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) terhadap direksi dan dewan komisaris atas tindakan serta kebijakan yang telah dijalankan menjadi tidak berarti. 

“Enggak guna komisaris itu sebagai pengawas. Enggak guna RUPS, ya, yang memberikan acquit et de charge, enggak guna," kata Patra.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Golkar Somasi Said Didu-Sri Radjasa

Selasa, 10 November 2026 | 16:21

Gibran Masih Dampingi Prabowo di Acara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional

Selasa, 10 November 2026 | 16:18

Mundur atau Dimakzulkan, Gibran Tetap Berhak Dapat Pensiun?

Selasa, 10 November 2026 | 16:05

Laksma TNI Salim Guncang Kampus Ternama di Moskwa, Ini yang Dibahas

Selasa, 10 November 2026 | 16:00

Prabowo Tak Beri Penolakan atas Niat Gibran Mundur

Selasa, 10 November 2026 | 15:58

Ketika Sebuah Bangsa Kehilangan Kepekaan Terhadap Bahaya

Selasa, 10 November 2026 | 15:55

Masa Depan PSI Makin Rumit Usai Ditinggal Tiga Elite

Selasa, 10 November 2026 | 15:52

Presiden Prabowo Harus Bersih-bersih Kabinet Usai Kasus Penyadapan

Selasa, 10 November 2026 | 15:46

Mundur dari PSI, Tiga Loyalis Jokowi Berpaling ke Prabowo

Selasa, 10 November 2026 | 15:39

Istana Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri ke Prabowo

Selasa, 10 November 2026 | 15:36

Selengkapnya