IARMI Ingatkan Pentingnya Ketahanan Energi hingga Kesiapsiagaan Militer

Gejolak geopolitik di Timur Tengah dinilai berpotensi membawa dampak luas terhadap stabilitas global dan kedaulatan nasional Indonesia, mulai dari tekanan ekonomi, keamanan energi hingga stabilitas sosial di dalam negeri.

Hal itu mengemuka dalam Dialog Nasional bertajuk “Tantangan Kedaulatan Nasional di Tengah Gejolak Geopolitik Global” yang digelar Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (DPN IARMI) di Auditorium Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis 12 Maret 2026.

Ketua Umum DPN IARMI Prof. Bahrullah Akbar mengatakan, konflik yang melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Israel, dan Iran tidak bisa dilihat hanya sebagai konflik regional, karena dampaknya merambat ke berbagai sektor global.

“Karena itu, penguatan ketahanan nasional menjadi penting agar Indonesia tetap mampu menjaga kedaulatannya di tengah dinamika geopolitik global,” kata Bahrullah. 

Menurutnya, organisasi alumni Resimen Mahasiswa juga memiliki tanggung jawab moral untuk membangun kesadaran geopolitik masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak mudah terpengaruh narasi global yang berpotensi memicu polarisasi di dalam negeri.

Di sisi lain, Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Heri Herdiawanto menjelaskan bahwa konflik di Timur Tengah saat ini tidak lagi sekadar perang konvensional, melainkan telah berkembang menjadi perang hibrida yang menggabungkan kekuatan militer, ekonomi, dan teknologi digital.

Menurutnya, eskalasi konflik antara Israel, Iran, dan Amerika Serikat kini juga melibatkan perang narasi global serta serangan terhadap infrastruktur digital strategis.

“Krisis Timur Tengah menunjukkan bahwa kedaulatan negara saat ini tidak hanya diuji secara militer, tetapi juga dalam dimensi diplomasi dan keamanan digital,”  kata Heri.

Sementara itu, pakar geografi politik Rasminto menegaskan kesiapsiagaan pertahanan negara merupakan bagian dari mandat konstitusi untuk melindungi kedaulatan dan keselamatan rakyat.
Ia merujuk pada Pasal 30 UUD 1945 yang menegaskan bahwa pertahanan dan keamanan negara menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa.

“Kesiapsiagaan militer bukan sikap agresif, tetapi bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan rakyat di tengah dinamika geopolitik dunia,” ujar Rasminto.

Menurutnya, meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dalam konflik Timur Tengah, dampak tidak langsung seperti gangguan ekonomi global, krisis energi, hingga potensi polarisasi sosial tetap perlu diantisipasi melalui penguatan ketahanan nasional.